WAJAH PALSU, SUARA PALSU, DAN KEBENARAN YANG TERANCAM
WAJAH PALSU, SUARA PALSU, DAN KEBENARAN YANG TERANCAM
Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut
Seri 4
KEJUTAN, PENYAMARAN, DAN ASIMETRI DALAM GERILYA KOGNITIF
Oleh: Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol
1. KETIKA MATA DAN TELINGA TIDAK LAGI CUKUP
Selama ini, manusia terbiasa mempercayai apa yang dilihat dan didengar. Wajah seseorang dalam sebuah video, suara seorang pejabat dalam rekaman, atau pertemuan virtual yang menampilkan sejumlah tokoh dianggap sebagai bukti bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.
Anggapan itu kini tidak lagi selalu aman.
Perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI), yaitu teknologi yang memungkinkan mesin menjalankan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, telah menghadirkan kemampuan baru untuk merekayasa wajah, suara, dan gerakan seseorang.
Salah satu bentuknya adalah deepfake, yakni gambar, video, atau suara sintetis yang dibuat atau dimanipulasi menggunakan teknologi AI sehingga seseorang tampak mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi.
Persoalannya bukan hanya apakah sebuah video palsu dapat dipercaya. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana pemalsuan tersebut dapat memengaruhi kepercayaan, membentuk persepsi, dan mengganggu pengambilan keputusan.
Dalam situasi tertentu, satu rekaman palsu yang muncul pada waktu yang tepat dapat menimbulkan dampak jauh lebih besar daripada ukuran dan kemampuan pihak yang membuatnya.
Di sinilah persoalan teknologi bertemu dengan strategi.
2. KEMBALI KEPADA PRINSIP DASAR PERANG GERILYA
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu kembali kepada prinsip dasar perang gerilya.
Dalam sejarah peperangan, kekuatan yang lebih kecil tidak selalu menghadapi lawan yang lebih besar melalui pertempuran terbuka. Mereka menghindari konfrontasi langsung ketika lawan memiliki keunggulan, bergerak secara tersebar, memilih medan dan momentum, memanfaatkan kerentanan, serta menjaga daya tahan.
Pengalaman perjuangan bangsa Indonesia, termasuk perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman, memperlihatkan bahwa kekuatan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah pasukan dan persenjataan. Kemampuan bertahan, beradaptasi, memilih momentum, dan menjaga semangat perjuangan juga menentukan.
Prinsip tersebut tidak boleh dipindahkan secara harfiah ke dunia digital. Namun, logika strategisnya dapat digunakan untuk memahami persaingan di ruang informasi dan persepsi.
Dalam ruang kognitif, pihak yang lebih kecil tidak harus mengalahkan institusi besar secara langsung. Ia dapat memanfaatkan celah kepercayaan, kelemahan verifikasi, kecepatan penyebaran informasi, dan ketidaksiapan pihak yang menjadi sasaran.
Kejutan tidak selalu berbentuk serangan fisik. Penyamaran tidak selalu menggunakan pakaian atau identitas palsu. Kerentanan tidak selalu berada pada pertahanan militer, tetapi dapat berada pada sistem komunikasi, prosedur pengambilan keputusan, dan kepercayaan masyarakat.
Dengan demikian, prinsip asimetri, penyamaran, kejutan, pemilihan momentum, adaptasi, dan daya tahan memperoleh bentuk baru dalam ruang kognitif.
3. DARI PEMALSUAN IDENTITAS MENUJU GANGGUAN KEPUTUSAN
Deepfake pada dasarnya merupakan teknologi. Teknologi itu sendiri tidak otomatis menjadi alat perang kognitif.
Ia dapat digunakan untuk hiburan, pendidikan, produksi film, maupun kepentingan kreatif lainnya. Namun, ketika digunakan untuk menyamar sebagai pejabat, memalsukan pernyataan, menciptakan bukti visual, atau mengarahkan seseorang mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu, risikonya berubah.
Ada beberapa tahapan dampak yang perlu dipahami.
Pertama, pemalsuan identitas. Seseorang dibuat seolah-olah hadir, berbicara, atau memberikan instruksi, padahal tidak pernah melakukannya.
Kedua, penciptaan kepercayaan palsu. Korban atau penerima informasi percaya bahwa komunikasi tersebut benar karena wajah, suara, jabatan, dan situasinya tampak meyakinkan.
Ketiga, eksploitasi momentum. Informasi palsu disampaikan ketika penerima sedang menghadapi tekanan, keadaan darurat, konflik, atau kebutuhan mengambil keputusan cepat.
Keempat, gangguan keputusan. Penerima informasi dapat melakukan transfer dana, mengeluarkan instruksi, mengambil tindakan politik, atau membuat keputusan penting berdasarkan identitas dan informasi yang tidak autentik.
Kelima, kerusakan kepercayaan. Ketika pemalsuan terbongkar, kepercayaan terhadap komunikasi resmi, bukti digital, dan bahkan informasi yang benar dapat ikut terganggu.
Dalam konteks inilah teknologi pemalsuan dapat menjadi instrumen gerilya kognitif apabila digunakan sebagai bagian dari upaya strategis yang terorganisasi.
Serangannya tidak harus diarahkan untuk menghancurkan kekuatan fisik lawan. Cukup dengan mengeksploitasi satu titik kerentanan yang penting, dampaknya dapat menjalar ke sistem yang lebih luas.
4. EMPAT PELAJARAN DARI KASUS INTERNASIONAL
Sejumlah peristiwa di luar negeri memperlihatkan bahwa ancaman pemalsuan identitas digital bukan lagi persoalan teoritis.
A. HONG KONG: RAPAT VIRTUAL YANG TERNYATA PALSU
Pemerintah Hong Kong melaporkan kasus penipuan pada Januari 2024. Seorang pegawai perusahaan mengikuti konferensi video yang menampilkan sosok pimpinan perusahaan dan sejumlah peserta lain.
Pertemuan tersebut ternyata merupakan rekayasa menggunakan teknologi deepfake. Korban kemudian memberikan persetujuan transfer dana ke lima rekening lokal. Kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar HK$200 juta.
Dalam kasus lain pada Mei 2024, seorang pegawai perusahaan multinasional diperintahkan mentransfer hampir HK$4 juta setelah mengikuti pertemuan video dengan sosok pimpinan yang diduga palsu.
Pelajarannya: penampilan visual yang meyakinkan tidak dapat menggantikan prosedur verifikasi identitas dan kewenangan.
B. SINGAPURA: PEJABAT PEMERINTAH PALSU DALAM PERTEMUAN ZOOM
Pada 14 Mei 2026, Kepolisian Singapura mengungkap kasus penipuan yang menggunakan pertemuan Zoom palsu dengan sosok Perdana Menteri Lawrence Wong dan sejumlah pejabat pemerintah.
Korban diarahkan untuk mengikuti pertemuan yang membahas situasi Selat Hormuz. Setelah pertemuan, korban menerima instruksi lanjutan dan mentransfer sedikitnya S$4,9 juta kepada rekening yang diberikan pelaku.
Kepolisian Singapura kemudian menjelaskan sejumlah tanda manipulasi, antara lain ketidaksesuaian gerakan bibir dengan suara, suara yang disalurkan melalui satu akun, serta kejanggalan pada latar belakang video.
Pelajarannya: teknologi pemalsuan dapat dipadukan dengan penyamaran jabatan, tekanan situasi, dan komunikasi berlapis untuk membangun kepercayaan korban.
C. AMERIKA SERIKAT: SUARA PALSU DALAM PROSES POLITIK
Pada Januari 2024, pemilih di New Hampshire menerima panggilan otomatis yang menggunakan suara tiruan Presiden Joe Biden. Pesannya mendorong pemilih agar tidak memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat.
Pada September 2024, Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau Federal Communications Commission (FCC), lembaga yang mengatur komunikasi di Amerika Serikat, menjatuhkan denda US$6 juta kepada Steve Kramer atas kampanye panggilan otomatis ilegal tersebut.
Kasus ini memperlihatkan bahwa pemalsuan suara bukan hanya dapat digunakan untuk penipuan keuangan, tetapi juga dapat menyentuh proses demokrasi dan perilaku pemilih.
Pelajarannya: keaslian suara seorang tokoh harus dapat diverifikasi, terutama ketika pesan berkaitan dengan keputusan politik masyarakat.
D. BRASIL: AVATAR AI DAN PERSOALAN IDENTITAS POLITIK
Pada 25 Juli 2026, dalam Konvensi Nasional Partai Liberal (PL), ditayangkan sebuah video yang menggunakan kecerdasan artifisial untuk merekonstruksi wajah dan suara mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Dalam video tersebut, sosok digital Bolsonaro menyampaikan dukungan kepada putranya, Flávio Bolsonaro, yang maju sebagai calon presiden.
Ada dua hal penting dalam kasus ini.
Pertama, video tersebut secara terbuka menyebut bahwa gambar dan suara yang ditampilkan merupakan simulasi menggunakan AI. Jadi, kasus ini tidak tepat digambarkan sebagai video yang sepenuhnya menyembunyikan sifat rekayasanya.
Kedua, pada 29 Juli 2026, pihak pembelaan Jair Bolsonaro menyampaikan kepada Mahkamah Agung Brasil bahwa mantan presiden tersebut tidak memberikan izin atas penggunaan gambar dan suaranya. Pernyataan itu merupakan keterangan pihak pembelaan, bukan kesimpulan bahwa pengadilan telah menetapkan adanya pelanggaran hak atas identitas.
Pada 1 September 2026, Mahkamah Pemilihan Umum Brasil atau Tribunal Superior Eleitoral (TSE) menolak permintaan pemberian denda terhadap kampanye Flávio Bolsonaro dengan suara 4 berbanding 3. Mayoritas menilai bahwa penayangan video dalam konteks konvensi partai yang diperiksa tidak otomatis merupakan propaganda pemilu dini.
Dalam perkara yang sama, TSE juga menetapkan kriteria untuk mengidentifikasi deepfake dalam pemilu, yakni konten sintetis yang dibuat atau dimanipulasi dengan AI, memiliki tingkat kemiripan atau realisme tertentu, dan mereproduksi atau mengubah gambar, suara, maupun pernyataan seseorang.
Kasus ini memperlihatkan bahwa penggunaan identitas sintetis dalam politik menghadirkan persoalan baru mengenai persetujuan, transparansi, aturan pemilu, dan batas penggunaan teknologi dalam demokrasi.
Keempat kasus tersebut tidak boleh disamakan. Hong Kong dan Singapura terutama merupakan penipuan keuangan; Amerika Serikat memperlihatkan manipulasi politik melalui suara palsu; sedangkan Brasil memperlihatkan persoalan penggunaan identitas sintetis dalam kegiatan politik.
Namun, semuanya memberi pelajaran yang sama: keaslian identitas digital semakin penting untuk melindungi kepercayaan dan keputusan manusia.
5. BAGAIMANA DENGAN INDONESIA?
Indonesia tidak berada di luar perkembangan ini.
Dalam siaran pers tanggal 17 Oktober 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan bahwa video, gambar, dan suara buatan AI semakin sulit dibedakan dari konten asli.
Pemerintah juga menyampaikan sedang mengkaji aturan pelabelan konten AI, termasuk penanda yang membantu masyarakat menelusuri asal-usul konten digital.
Pernyataan tersebut penting karena persoalannya bukan sekadar kemampuan masyarakat mengenali video palsu. Kita juga memerlukan sistem yang memungkinkan asal-usul, proses pembuatan, dan keaslian suatu konten diperiksa.
Dalam kehidupan berbangsa, pemalsuan suara atau video pejabat negara dapat menimbulkan dampak serius apabila dipercaya dan disebarkan tanpa verifikasi.
Bayangkan apabila sebuah rekaman palsu diklaim sebagai pernyataan Presiden, Panglima TNI, Kapolri, atau pejabat strategis lainnya. Dampaknya dapat meluas sebelum klarifikasi resmi tersedia.
Karena itu, Indonesia perlu memandang persoalan ini sebagai bagian dari ketahanan informasi nasional, bukan semata-mata urusan teknologi komunikasi.
6. HUBUNGANNYA DENGAN ISU PENYADAPAN PRESIDEN
Pada Seri 1, kita telah membahas isu penyadapan Presiden sebagai persoalan keamanan komunikasi dan penguasaan informasi.
Keduanya perlu ditempatkan secara tepat karena mempunyai karakter yang berbeda.
Penyadapan berkaitan dengan kerahasiaan komunikasi: siapa yang dapat mengakses percakapan atau informasi yang seharusnya dilindungi.
Sementara itu, deepfake berkaitan dengan keaslian informasi: apakah suara, gambar, atau pernyataan yang beredar benar-benar berasal dari orang yang ditampilkan.
Yang satu menyangkut kemungkinan kebocoran informasi, sedangkan yang lain menyangkut kemungkinan pemalsuan informasi.
Keduanya dapat menjadi persoalan keamanan nasional, tetapi tidak berarti keduanya saling berhubungan dalam suatu peristiwa tertentu. Hubungan semacam itu harus dibuktikan, bukan diasumsikan.
Bagi negara, pelajarannya jelas: komunikasi strategis harus dilindungi dari akses yang tidak sah sekaligus dijaga keasliannya agar tidak mudah dipalsukan.
7. DI MANA LETAK GERILYA KOGNITIFNYA?
Di sinilah kita perlu membedakan antara teknologi, penipuan, operasi pengaruh, dan gerilya kognitif.
Tidak setiap deepfake merupakan gerilya kognitif. Tidak setiap berita palsu merupakan operasi terorganisasi. Tidak setiap kritik, perbedaan pendapat, atau penyebaran informasi yang keliru dapat disebut serangan terhadap negara.
Suatu tindakan baru layak dianalisis sebagai bagian dari gerilya kognitif apabila terdapat indikasi yang memadai mengenai tujuan strategis, pemanfaatan kerentanan, pola penyamaran atau manipulasi, serta dampak yang diarahkan pada persepsi, kepercayaan, koordinasi, atau pengambilan keputusan.
Dengan kerangka tersebut, prinsip perang gerilya dapat dibaca dalam ruang kognitif:
- Asimetri: memanfaatkan sarana yang relatif kecil untuk menimbulkan dampak yang lebih luas.
- Penyamaran: membuat identitas atau sumber informasi tampak berbeda dari kenyataannya.
- Kejutan: memunculkan informasi manipulatif pada saat penerima belum siap memverifikasi.
- Pemilihan kerentanan: mengeksploitasi celah kepercayaan, prosedur, atau sistem komunikasi.
- Momentum: memanfaatkan situasi ketika masyarakat atau institusi sedang menghadapi tekanan.
- Adaptasi: mengubah bentuk dan sarana sesuai perkembangan teknologi serta respons pihak yang menjadi sasaran.
- Daya tahan: mempertahankan pengaruh melalui pengulangan, penyebaran, atau pemanfaatan keraguan yang telah terbentuk.
Namun, prinsip-prinsip tersebut adalah kerangka analisis yang kita kembangkan dalam kajian ini, bukan klaim bahwa seluruhnya telah menjadi doktrin resmi suatu negara atau organisasi.
Satu hal yang perlu diwaspadai adalah dampak yang dikenal dalam literatur sebagai liar`s dividend, yaitu keuntungan yang diperoleh seseorang ketika keberadaan teknologi pemalsuan membuat masyarakat semakin mudah meragukan bukti yang sebenarnya autentik.
Akibatnya, rekaman yang benar pun dapat dituduh palsu. Orang yang benar-benar mengucapkan sesuatu dapat mengelak dengan alasan bahwa rekamannya hasil rekayasa.
Dengan demikian, ancaman deepfake bukan hanya membuat kebohongan tampak benar. Ia juga dapat membuat kebenaran tampak meragukan.
8. APA YANG HARUS DILAKUKAN NEGARA?
Menghadapi ancaman ini, negara tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan mendeteksi video palsu. Diperlukan sistem pertahanan yang menyeluruh.
Pertama, memperkuat autentikasi komunikasi pejabat strategis.
Instruksi penting tidak boleh hanya bergantung pada pengenalan wajah atau suara. Harus ada prosedur verifikasi melalui jalur komunikasi kedua yang telah ditetapkan dan dikenal oleh penerima.
Kedua, membangun sistem penelusuran asal-usul konten.
Provenance atau penelusuran asal-usul digital adalah informasi yang membantu menjelaskan dari mana suatu konten berasal dan bagaimana konten itu dibuat atau diubah. Sistem ini perlu dikembangkan agar masyarakat dan institusi dapat memeriksa keaslian materi digital.
Ketiga, memperkuat kemampuan pemeriksaan forensik digital.
Pemeriksaan tidak boleh hanya mengandalkan pengamatan mata. Diperlukan kemampuan teknis untuk menilai sumber, metadata, jejak penyuntingan, pola suara, serta kesesuaian konteks.
Keempat, membangun prosedur respons cepat.
Ketika muncul rekaman yang diduga palsu dan menyangkut pejabat atau kepentingan strategis, institusi terkait harus memiliki mekanisme pemeriksaan dan klarifikasi yang cepat, terkoordinasi, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Kelima, memperkuat literasi masyarakat.
Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa sumber, konteks, dan tujuan suatu pesan sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Jangan menjadikan viralitas sebagai ukuran kebenaran.
Keenam, menjaga kebebasan dan kepercayaan publik.
Penanganan informasi palsu tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik yang sah. Negara harus membedakan manipulasi yang disengaja dari perbedaan pendapat dan pengawasan publik yang demokratis.
Pertahanan terbaik bukan hanya kemampuan membantah kebohongan, melainkan kemampuan negara membangun sistem yang membuat kebenaran dapat diperiksa dan dipercaya.
9. APA YANG PERLU DIWASPADAI KE DEPAN?
Perkembangan teknologi memungkinkan pemalsuan dilakukan semakin cepat, murah, dan realistis. Wajah, suara, bahasa, serta gaya komunikasi seseorang dapat ditiru dengan semakin baik.
Ancaman berikutnya bukan hanya video palsu yang beredar di media sosial. Pemalsuan dapat muncul dalam komunikasi pribadi, rapat virtual, panggilan telepon, dokumen digital, bahkan sistem yang digunakan untuk mendukung keputusan organisasi.
Karena itu, perhatian kita perlu bergeser dari sekadar pertanyaan, “Apakah video ini palsu?” menjadi pertanyaan yang lebih luas:
Siapa sumbernya? Bagaimana asal-usulnya? Dalam konteks apa ia muncul? Mengapa disebarkan pada saat itu? Siapa yang diuntungkan? Dan keputusan apa yang diharapkan muncul setelah orang mempercayainya?
Pertanyaan tersebut membantu kita melihat hubungan antara teknologi, strategi, dan kepentingan.
Kita juga harus menghindari sikap berlebihan. Tidak semua konten sintetis berbahaya, dan tidak semua informasi yang mengejutkan merupakan operasi terencana. Analisis harus bertumpu pada bukti, bukan prasangka.
10. PENUTUP: YANG DIPEREBUTKAN BUKAN HANYA KEBENARAN, TETAPI KEPERCAYAAN
Perang gerilya mengajarkan bahwa pihak yang lebih lemah dapat bertahan dan memberikan tekanan dengan memilih medan, momentum, dan kerentanan lawan.
Dalam ruang kognitif, prinsip asimetris itu memperoleh bentuk baru. Wajah dapat dipalsukan, suara dapat ditiru, dan pertemuan yang tampak nyata dapat direkayasa.
Namun, dampak terbesarnya bukan terletak pada kecanggihan teknologi itu sendiri. Dampaknya muncul ketika manusia mempercayai sesuatu yang tidak benar, mengambil keputusan berdasarkan informasi palsu, atau kehilangan kemampuan membedakan bukti autentik dari rekayasa.
Itulah sebabnya gerilya kognitif perlu dipahami sebagai persoalan strategis. Yang dipertaruhkan bukan hanya informasi, melainkan kepercayaan, ketahanan institusi, dan kualitas keputusan bangsa.
Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah menghadapi informasi palsu. Negara yang kuat adalah negara yang mampu memeriksa kebenaran, melindungi komunikasi strategis, merespons secara terukur, dan tetap menjaga kepercayaan rakyat.
Dalam era ketika wajah dan suara dapat dipalsukan, kemampuan menjaga keaslian informasi menjadi bagian dari pertahanan bangsa.
---
REFERENSI
1. Government of the Hong Kong Special Administrative Region. (26 Juni 2024). LCQ9: Combating Frauds Involving Deepfake.
https://www.info.gov.hk/gia/general/202406/26/P2024062600192.htm
2. Singapore Police Force. (14 Mei 2026). Police Advisory on Scams Involving the Impersonation of Senior Government Officials, Including Secretary to the Cabinet.
https://www.police.gov.sg/media-hub/news/2026/05/20260514_advisory_on_scams_involving_impersonation_of_snr_govt_officials_incl_secy_cabinet
3. Singapore Police Force. (16 Mei 2026). Footage from Zoom Video Conference Involving Impersonation of Senior Government Officials.
https://www.police.gov.sg/Media-Hub/News/2026/05/20260516_footage_from_zoom_video_conference_involving_impersonation_of_senior_government_officials
4. Federal Communications Commission. (26 September 2024; dirilis 30 September 2024). In the Matter of Steve Kramer, Forfeiture Order, FCC 24-104.
https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-24-104A1.pdf
5. Folha de S.Paulo. (29 Juli 2026). Bolsonaro diz a Moraes que não autorizou uso de imagem de IA em convenção do PL.
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2026/07/bolsonaro-diz-que-nao-autorizou-uso-de-imagem-de-ia-em-convencao-do-pl.shtml
6. Tribunal Superior Eleitoral (TSE). (1 September 2026; diperbarui 2 September 2026). TSE fixa tese sobre deepfake e delimita regra para as Eleições 2026.
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Setembro/tse-fixa-tese-sobre-deepfake-e-delimita-regra-para-as-eleicoes-2026
7. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (17 Oktober 2026). Deepfake Makin Sulit Dikenali, Kemkomdigi Kaji Aturan Label Konten AI.
https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/deepfake-makin-sulit-dikenali-kemkomdigi-kaji-aturan-label-konten-ai
8. Chesney, Robert M., & Citron, Danielle Keats. (2019). “Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security.” California Law Review, 107, 1753–1820.
https://doi.org/10.15779/Z38RV0D15J
---
Jakarta, 15 November 2026
Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol