indonews

indonews.id

PASUKAN SIBER DAN INDUSTRI OPERASI PENGARUH

PASUKAN SIBER DAN INDUSTRI OPERASI PENGARUH

Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut

DI BALIK JARINGAN AKUN: AKTOR, PENDANAAN, KOORDINASI, DAN PEREBUTAN KEPENTINGAN


KAJIAN GERILYA KOGNITIF DALAM PRAKTIK — SERI 6 DARI 12


Oleh: Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol


1. DI BALIK NARASI, ADA JARINGAN YANG PERLU DIPERIKSA


Ketika sebuah isu berkembang di media sosial, perhatian publik biasanya tertuju pada isi pesan, siapa yang menyampaikannya, dan seberapa luas pesan itu menyebar.


Namun, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pesan tersebut muncul secara spontan, atau merupakan bagian dari kegiatan yang dirancang dan dikerjakan oleh suatu jaringan?


Dalam sejumlah operasi pengaruh, penyebaran pesan tidak selalu dilakukan oleh satu orang atau satu akun. Ada kemungkinan keterlibatan pihak yang membiayai, menyusun strategi, membuat materi, mengoperasikan akun, dan mengoordinasikan penyebarannya.


Karena itu, memahami operasi pengaruh tidak cukup dengan membaca isi pesan. Kita juga perlu memeriksa siapa pelakunya, bagaimana hubungan kerja mereka, dari mana pembiayaannya, dan kepentingan apa yang hendak dicapai.


Inilah fokus utama kajian Seri 6.


2. APA YANG DIMAKSUD DENGAN PASUKAN SIBER?


Istilah cyber troops atau pasukan siber dalam kajian ini merujuk pada jaringan pelaku yang menjalankan kampanye terkoordinasi melalui media sosial untuk memengaruhi opini publik.


Istilah ini digunakan dalam penelitian mengenai manipulasi opini dan operasi pengaruh digital. Pengertiannya tidak sama dengan satuan siber TNI yang menjalankan tugas pertahanan dan keamanan siber.


Penelitian Wijayanto dan rekan-rekannya mengidentifikasi tiga ciri utama jaringan tersebut: pendanaan yang disembunyikan, koordinasi yang kuat, dan penggunaan akun yang sebagian besar anonim.


Pembedaan ini penting.


Tidak semua orang yang aktif di media sosial merupakan pasukan siber. Tidak semua akun anonim terlibat dalam operasi pengaruh. Tidak semua pemengaruh media sosial, pembuat konten, aktivis, maupun orang yang menyampaikan pendapat serupa bekerja atas perintah pihak tertentu.


Kegiatan sukarela, pemasaran digital, kritik politik, dan operasi pengaruh yang dibiayai secara tersembunyi merupakan hal-hal yang berbeda.


3. BUKTI PENELITIAN DI INDONESIA: SIAPA SAJA YANG TERLIBAT?


Penelitian Wijayanto dan rekan-rekannya memberikan gambaran dari balik jaringan operasi pengaruh di Indonesia.


Penelitian tersebut mewawancarai 52 orang yang pernah terlibat dalam kegiatan semacam ini. Mereka terdiri atas:


- 23 operator akun;

- 22 pemengaruh media sosial;

- 2 pembuat konten;

- 5 koordinator.


Temuan ini memperlihatkan bahwa operasi pengaruh dapat melibatkan beberapa peran yang berbeda.


Operator akun menjalankan penyebaran pesan. Pembuat konten menyiapkan materi. Koordinator mengatur pekerjaan dan hubungan dengan pihak pemberi tugas. Pemengaruh media sosial dapat dilibatkan untuk memperluas jangkauan pesan melalui akun dan pengikutnya.


Penelitian itu juga menemukan bahwa jaringan semacam ini di Indonesia tidak selalu berbentuk organisasi permanen. Sebagian bekerja sebagai kolaborasi sementara berdasarkan proyek atau kampanye tertentu.


Artinya, sebuah operasi dapat memiliki pembagian kerja yang jelas tanpa harus mempunyai struktur organisasi formal.


Temuan penelitian ini penting karena memperlihatkan bahwa di balik aktivitas yang terlihat di media sosial, dapat terdapat hubungan kerja dan kepentingan yang tidak terlihat oleh masyarakat.


Namun, hasil penelitian tersebut tidak boleh digeneralisasi untuk menuduh semua akun atau kelompok digital di Indonesia.


4. OPERASI PENGARUH TIDAK SELALU MENGGUNAKAN BERITA PALSU


Kesalahan umum dalam memahami operasi pengaruh adalah menganggap bahwa seluruh kegiatannya selalu menggunakan berita palsu.


Padahal, operasi pengaruh dapat memanfaatkan informasi yang benar sekalipun.


Sebuah berita dapat dipilih karena menguntungkan kepentingan tertentu. Pernyataan seseorang dapat dipotong dari konteksnya. Informasi yang sebenarnya kecil dapat diperbesar, sedangkan fakta lain yang penting justru tidak dibicarakan.


Penelitian Wijayanto dan rekan-rekannya juga menjelaskan bahwa operasi pengaruh tidak hanya menyebarkan informasi palsu. Kegiatan tersebut dapat memperkuat pandangan tertentu, menyerang suara yang berlawanan, atau menyebarkan berita yang benar tetapi dipilih untuk mendukung agenda tertentu.


Dengan demikian, manipulasi opini tidak selalu terletak pada kebohongan dalam satu pesan. Manipulasi juga dapat terjadi melalui pemilihan, pengemasan, dan penyebaran informasi secara terkoordinasi.


Di sinilah masyarakat perlu membedakan antara kritik yang sah, perbedaan pendapat, dan kegiatan terorganisasi yang menyembunyikan sumber pembiayaan atau identitas pelakunya.


5. DARI JARINGAN DOMESTIK MENUJU INDUSTRI LINTAS NEGARA


Operasi pengaruh juga mengalami perubahan dalam skala dan cara pelaksanaannya.


Penelitian Kris Ruijgrok dan rekan-rekannya mengenai perkembangan operasi pengaruh di Indonesia, Filipina, dan Thailand menunjukkan lima perubahan penting.


Pertama, pihak yang menggunakan jasa operasi pengaruh semakin beragam, tidak terbatas pada pemerintah atau aktor politik.


Kedua, pekerjaan operasional semakin banyak dialihkan kepada perusahaan swasta dan pekerja lepas.


Ketiga, operasi pengaruh semakin mengandalkan jaringan pelaksana yang lebih beragam.


Keempat, isi pesan semakin disesuaikan dengan karakter kelompok sasaran.


Kelima, kegiatan tersebut berkembang mengikuti perubahan lingkungan komunikasi digital dan kepentingan pihak yang menggunakannya.


Penelitian tersebut menggunakan 78 wawancara di tiga negara: 27 di Indonesia, 27 di Filipina, dan 24 di Thailand.


Temuan ini menunjukkan bahwa operasi pengaruh dapat berkembang menjadi kegiatan yang melibatkan penyedia jasa, pekerja profesional, pembagian pekerjaan, dan kepentingan komersial.


Namun, tidak berarti setiap perusahaan komunikasi digital, pekerja lepas, atau penyedia jasa media sosial terlibat dalam manipulasi. Keterlibatan harus dibuktikan melalui kegiatan dan hubungan kerja yang nyata.


6. CONTOH INTERNASIONAL: KONTEN PALSU DIPRODUKSI SECARA TERORGANISASI


Laporan Anthropic pada September 2026 memberikan contoh bagaimana teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam operasi pengaruh berskala lintas negara.


Menurut laporan tersebut, Anthropic mengidentifikasi sebuah operasi komersial yang dikaitkan dengan LKM Company, perusahaan periklanan digital yang berbasis di Prancis.


Operasi itu dilaporkan menggunakan sekitar 70 situs berita rekaan, sekitar 70 akun X yang terhubung, serta lebih dari 250 akun komentar yang dinilai tidak autentik.


Anthropic memperkirakan operasi tersebut menghasilkan sedikitnya 8.913 artikel dalam sekitar 20 bahasa. Materinya mencakup penulisan ulang berita dengan sudut pandang politik tertentu dan pembuatan artikel yang direkayasa, termasuk penggunaan nama wartawan fiktif.


Ada batas penting yang harus diperhatikan. Anthropic menyatakan tidak menemukan bukti bahwa operasi tersebut diarahkan oleh pemerintah. Perusahaan itu juga tidak dapat memastikan siapa pelanggan yang memesan konten tersebut.


Karena itu, kasus ini tidak boleh digunakan untuk menuduh pemerintah atau pihak tertentu sebagai pengendali tanpa bukti tambahan.


Pelajaran utamanya adalah bahwa operasi pengaruh dapat memanfaatkan teknologi, jaringan situs, akun media sosial, dan produksi konten dalam berbagai bahasa untuk membangun gambaran informasi yang tampak lebih luas daripada kenyataan sebenarnya.


Teknologi kecerdasan buatan dapat mempercepat produksi konten, tetapi teknologi itu sendiri bukan bukti adanya operasi pengaruh. Yang harus diperiksa adalah siapa yang menggunakannya, untuk tujuan apa, bagaimana koordinasinya, dan siapa yang memperoleh manfaat.


7. DI MANA LETAK GERILYA KOGNITIF?


Setelah memahami pelaku dan jaringan operasi pengaruh, kita perlu melihat hubungan persoalan ini dengan prinsip perang gerilya.


Dalam perang gerilya konvensional, kekuatan yang lebih kecil tidak selalu menghadapi kekuatan yang lebih besar melalui pertempuran terbuka. Mereka menghindari konfrontasi yang merugikan, bergerak tersebar, memilih medan dan momentum, memanfaatkan kerentanan lawan, serta menjaga daya tahan.


Pengalaman sejarah perjuangan Indonesia, termasuk perang gerilya Jenderal Sudirman, memperlihatkan pentingnya mobilitas, ketahanan, dan kemampuan menyesuaikan diri dalam keadaan yang tidak seimbang.


Prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami operasi pengaruh di ruang kognitif.


Ada tujuh prinsip yang perlu diperhatikan:


1. Asimetri: kekuatan yang lebih kecil dapat memanfaatkan ruang digital untuk memperoleh pengaruh yang tidak sebanding dengan sumber daya fisiknya.

2. Dispersi: kegiatan dapat tersebar melalui banyak akun, kanal, dan kelompok.

3. Pemilihan kerentanan: persoalan yang belum terselesaikan, ketidakpuasan, atau ketidakpercayaan dapat menjadi titik rawan dalam kehidupan masyarakat.

4. Momentum: suatu isu dapat memperoleh pengaruh lebih besar ketika muncul pada saat perhatian masyarakat sedang tinggi.

5. Kejutan: kemunculan informasi atau narasi yang tidak terduga dapat mengubah arah perhatian publik.

6. Adaptasi: pola komunikasi dapat berubah mengikuti perkembangan dan respons masyarakat.

7. Daya tahan: suatu kegiatan dapat berlangsung berulang dan menyesuaikan diri ketika menghadapi penolakan atau pemeriksaan.


Ketujuh prinsip tersebut bukan bukti otomatis bahwa suatu kegiatan merupakan operasi terorganisasi. Prinsip itu adalah alat analisis untuk membaca pola dan mengajukan pertanyaan yang tepat.


Dalam seri ini, gerilya kognitif digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami penerapan prinsip gerilya pada ruang informasi, persepsi, kepercayaan, dan pengambilan keputusan. Kerangka ini bukan doktrin resmi NATO maupun teori universal yang telah tervalidasi.


8. BAGAIMANA MEMBUKTIKAN ADANYA OPERASI TERORGANISASI?


Inilah bagian yang menentukan agar kewaspadaan tidak berubah menjadi tuduhan sembarangan.


Masyarakat dapat memiliki pendapat yang sama, menggunakan tanda pagar yang sama, atau bergerak bersama tanpa harus dikendalikan oleh satu pihak.


Karena itu, kesamaan pesan dan tingginya jumlah unggahan saja tidak cukup untuk menyimpulkan adanya operasi pasukan siber.


Pemeriksaan perlu melihat sejumlah bukti yang saling berkaitan:


- Pendanaan: apakah terdapat pembayaran atau sumber pembiayaan yang sengaja disembunyikan?

- Koordinasi: apakah terdapat bukti komunikasi dan pengaturan kegiatan antarpelaku?

- Pembagian tugas: apakah terdapat peran berbeda antara pembuat materi, operator akun, koordinator, dan pihak lain?

- Penyamaran: apakah identitas atau afiliasi sengaja dipalsukan atau disembunyikan?

- Pola kegiatan: apakah terdapat kesamaan waktu, materi, dan tindakan yang menunjukkan hubungan kerja?

- Kepentingan: siapa yang memperoleh manfaat, dan apakah hubungan tersebut dapat dibuktikan?


Semakin banyak bukti yang saling menguatkan, semakin kuat dasar untuk menyimpulkan adanya kegiatan terorganisasi.


Sebaliknya, apabila bukti belum memadai, kesimpulan harus ditahan. Kritik masyarakat tidak boleh otomatis dicap sebagai operasi asing atau ancaman keamanan hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah.


9. APA YANG PERLU DILAKUKAN INDONESIA?


Menghadapi operasi pengaruh, Indonesia tidak cukup hanya memburu akun atau menghapus konten.


Ada beberapa langkah yang perlu diperkuat.


Pertama, kemampuan mendeteksi jaringan. Pemeriksaan harus melihat hubungan antarpelaku, pola koordinasi, dan kemungkinan pembiayaan tersembunyi, bukan sekadar menghitung jumlah unggahan.


Kedua, transparansi pendanaan. Pendanaan komunikasi politik dan iklan digital yang berkaitan dengan kepentingan publik perlu semakin terbuka dan dapat diawasi.


Ketiga, literasi digital. Masyarakat perlu memiliki kemampuan membedakan fakta, opini, manipulasi, dan informasi yang belum terverifikasi.


Keempat, kerja sama lintas lembaga. Pemerintah, perguruan tinggi, media, platform digital, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam pemeriksaan yang independen dan bertanggung jawab.


Kelima, perlindungan kebebasan berekspresi. Kritik terhadap pemerintah tidak boleh otomatis dianggap sebagai ancaman keamanan.


Keenam, penyelesaian persoalan nyata. Pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan pelayanan publik yang menjadi sumber ketidakpuasan. Komunikasi yang baik tidak dapat menggantikan penyelesaian masalah.


Sebab, ketidakpercayaan masyarakat tidak selalu lahir dari manipulasi pihak luar. Ada kalanya ketidakpercayaan muncul karena persoalan dalam negeri yang tidak diselesaikan secara memadai.


10. KESIMPULAN: MEMAHAMI JARINGAN, MENJAGA KETAHANAN BANGSA


Operasi pengaruh digital dapat melibatkan jaringan sementara, pembagian tugas, pendanaan tersembunyi, dan berbagai saluran komunikasi. Perkembangannya bahkan dapat melibatkan perusahaan swasta, pekerja lepas, serta teknologi kecerdasan buatan.


Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat akun dan pesan yang muncul di permukaan. Kita perlu memahami aktor, hubungan kerja, sumber pembiayaan, koordinasi, tujuan, dan kepentingan di belakang suatu kegiatan.


Namun, kewaspadaan harus berjalan bersama ketelitian. Tidak setiap kritik merupakan manipulasi. Tidak setiap gerakan masyarakat merupakan operasi terorganisasi. Tidak setiap akun anonim adalah bagian dari pasukan siber.


Dalam gerilya kognitif, persoalan strategisnya bukan sekadar siapa yang menyebarkan pesan, melainkan siapa yang mengatur jaringan, kepentingan apa yang diperjuangkan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kemampuan masyarakat serta negara mengambil keputusan.


Ketahanan bangsa tidak cukup dibangun dengan melawan informasi palsu. Ketahanan itu harus bertumpu pada masyarakat yang kritis, negara yang transparan, dan institusi yang layak dipercaya.


---


DAFTAR PUSTAKA


1. Ruijgrok, K., Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., Gaw, F., Sombatpoonsiri, J., Wijayanto, & Agonosh, M. J. (2026). “Influence Operations 2.0: The Evolution of Social Media Manipulation in Southeast Asia.” Information, Communication & Society. Diterbitkan daring 21 Agustus 2026. https://doi.org/10.1080/1369118X.2026.2713663


2. Anthropic. (2026). Detecting and Countering Misuse of AI: September 2026. Anthropic Threat Intelligence Report. https://www.anthropic.com/threat-intelligence-report-september-2026


3. Wijayanto, Berenschot, W., Sastramidjaja, Y., & Ruijgrok, K. (2026). “The Infrastructure of Domestic Influence Operations: Cyber Troops and Public Opinion Manipulation Through Social Media in Indonesia.” The International Journal of Press/Politics, 31(3), 551–569. https://doi.org/10.1177/19401612241297832


4. Wijayanto, Berenschot, W., & Suwana, F. (2025). “KPK and Taliban: Cyber Troops and the Social Media Influence Operation to Weaken Indonesia’s Anti-corruption Body.” Indonesia, 119, 103–121. https://doi.org/10.1353/ind.2025.a961929


Jakarta, 15 November 2026


Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas