indonews

indonews.id

PERANG KOGNITIF DALAM PERSAINGAN DUNIA, KETIKA NEGARA BERSAING MEMBENTUK PERSEPSI, LEGITIMASI, DAN ARAH GEOPOLITIK

PERANG KOGNITIF DALAM PERSAINGAN DUNIA, KETIKA NEGARA BERSAING MEMBENTUK PERSEPSI, LEGITIMASI, DAN ARAH GEOPOLITIK

Reporter: luska
Redaktur: Rikard Djegadut

SERI 8


Oleh: Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol


1. PERSAINGAN DUNIA TIDAK SELALU DIMULAI DENGAN TEMBAKAN


Selama ini, persaingan antarnegara sering dipahami melalui kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan penguasaan sumber daya. Negara yang memiliki senjata lebih kuat, ekonomi lebih besar, dan teknologi lebih maju dianggap mempunyai keunggulan strategis.


Pandangan tersebut tidak salah, tetapi belum lengkap.


Dalam perkembangan geopolitik modern, negara juga bersaing memengaruhi cara negara lain dan masyarakat internasional memahami suatu peristiwa, menilai suatu kebijakan, dan menentukan sikap.


Sebuah konflik dapat diperebutkan maknanya bahkan sebelum perang dimulai. Tindakan militer dapat disampaikan sebagai pembelaan diri, tekanan ekonomi dapat digambarkan sebagai kebijakan yang wajar, dan kepentingan nasional dapat dikemas sebagai kepentingan bersama.


Persaingan dunia dengan demikian tidak hanya berlangsung dalam perebutan wilayah, pasar, energi, dan teknologi. Persaingan juga berlangsung dalam pembentukan persepsi, kepercayaan, legitimasi, dan dukungan internasional.


Inilah salah satu ruang penting dalam kajian Perang Kognitif.


2. APA YANG SEBENARNYA DIPEREBUTKAN?


Perang Kognitif (cognitive warfare) merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai kajian untuk membahas persaingan atau upaya memengaruhi proses berpikir, persepsi, keyakinan, dan pengambilan keputusan manusia maupun kelompok.


Namun, istilah ini belum memiliki satu definisi universal yang disepakati semua pihak. Bahkan, tidak semua kegiatan komunikasi antarnegara dapat disebut perang kognitif. Kegiatan memengaruhi persepsi dalam masa damai juga tidak otomatis berarti suatu negara sedang melakukan tindakan perang.


Karena itu, beberapa konsep perlu dibedakan.


- Diplomasi publik: komunikasi terbuka suatu negara kepada masyarakat negara lain untuk menjelaskan kebijakan, kepentingan, dan pandangannya.

- Daya tarik lunak (soft power): kemampuan memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, pendidikan, reputasi, dan kebijakan, bukan melalui paksaan.

- Operasi informasi: kegiatan terencana untuk memengaruhi lingkungan informasi dan pemahaman suatu sasaran.

- Disinformasi: penyebaran informasi salah yang dilakukan dengan sengaja untuk menyesatkan.

- Perang Kognitif: istilah yang lebih luas untuk membahas persaingan yang berusaha memengaruhi cara manusia dan institusi memahami kenyataan serta mengambil keputusan.


Perbedaan ini penting. Negara berhak menjelaskan kepentingannya dan mempertahankan pandangannya di dunia internasional. Persoalan muncul ketika komunikasi berubah menjadi manipulasi tersembunyi, pemalsuan, atau upaya sistematis untuk merusak kemampuan pihak lain memahami kenyataan.


Dengan demikian, sasaran persaingan kognitif bukan sekadar membuat orang percaya pada suatu pesan, melainkan memengaruhi bagaimana mereka menilai keadaan dan menentukan pilihan.


3. NARASI STRATEGIS: BAGAIMANA NEGARA MEMBENTUK MAKNA PERISTIWA


Dalam hubungan internasional dikenal istilah strategic narrative atau narasi strategis.


Narasi strategis adalah rangkaian penjelasan yang menghubungkan sejarah, identitas, kepentingan, dan tujuan suatu negara untuk membentuk pemahaman mengenai suatu persoalan.


Setiap negara memiliki kepentingan untuk menjelaskan tindakannya kepada masyarakat sendiri maupun dunia internasional.


Dalam persaingan geopolitik, misalnya, suatu negara dapat menekankan:


- Kedaulatan dan keutuhan wilayah.

- Kebebasan pelayaran dan perdagangan.

- Stabilitas kawasan.

- Hak menentukan masa depan sendiri.

- Keamanan nasional.

- Keadilan dalam tata hubungan internasional.


Nilai-nilai tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda oleh negara yang memiliki kepentingan berbeda.


Satu pihak mungkin menyebut tindakannya sebagai upaya menjaga stabilitas. Pihak lain dapat menilainya sebagai tekanan atau ancaman terhadap kepentingannya.


Persaingan narasi kemudian berkembang menjadi persaingan untuk memperoleh legitimasi: siapa yang dianggap memiliki alasan paling kuat, siapa yang dipercaya, dan siapa yang mendapat dukungan.


Namun, narasi strategis tidak selalu berarti kebohongan. Narasi yang dibangun berdasarkan fakta, kebijakan yang konsisten, dan penjelasan terbuka merupakan bagian sah dari diplomasi. Persoalan muncul ketika narasi sengaja dibangun melalui pemalsuan, penyembunyian sumber, atau manipulasi fakta.


Karena itu, penguasaan narasi bukan sekadar kemampuan berbicara lebih keras. Ia membutuhkan fakta, konsistensi kebijakan, kredibilitas, dan kemampuan menjelaskan kepentingan secara meyakinkan.


4. RUSIA–UKRAINA: PERANG YANG JUGA MEMPEREBUTKAN DUKUNGAN DUNIA


Perang Rusia–Ukraina memperlihatkan bahwa konflik bersenjata tidak hanya berlangsung di medan fisik.


Kedua pihak juga berupaya memengaruhi pemahaman masyarakatnya sendiri dan masyarakat internasional terhadap perang tersebut.


Rusia menggunakan narasi untuk membenarkan tindakannya, memengaruhi pandangan terhadap Ukraina, serta mengurangi dukungan internasional kepada Kyiv.


Sebaliknya, Ukraina menggunakan komunikasi strategis untuk menjelaskan perjuangannya mempertahankan kedaulatan, menjaga dukungan masyarakat sendiri, dan memperoleh bantuan internasional.


Penelitian Jiayue Li dan Baohui Zhang yang diterbitkan secara daring pada 4 September 2026 membahas bagaimana kedua negara menggunakan persaingan kognitif untuk memengaruhi hasil strategis perang. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kemampuan membangun dukungan dan memengaruhi persepsi dapat menjadi sumber kekuatan bagi negara yang secara material lebih lemah.


Namun, ada satu hal yang harus ditegaskan: kenyataan bahwa kedua pihak menggunakan komunikasi strategis tidak berarti kedudukan hukum dan tanggung jawab mereka dalam konflik menjadi sama.


Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022 mengecam agresi Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan pasukan Rusia. Dengan demikian, analisis mengenai persaingan narasi tidak boleh mengaburkan fakta dan kedudukan hukum tersebut.


Pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa dukungan internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer. Kemampuan menjelaskan fakta, mempertahankan kredibilitas, dan membangun kepercayaan juga memengaruhi ruang gerak diplomatik suatu negara.


5. LAUT CINA SELATAN: PEREBUTAN PENGARUH DAN LEGITIMASI


Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik tidak hanya berlangsung melalui kekuatan angkatan laut, perdagangan, dan teknologi.


Persaingan juga berlangsung melalui penjelasan mengenai siapa yang dianggap menjaga stabilitas, siapa yang dinilai mengganggu kawasan, dan bagaimana aturan internasional harus ditafsirkan.


Dalam sengketa Laut Cina Selatan, terdapat perbedaan narasi mengenai kedaulatan, hak maritim, kebebasan pelayaran, dan kehadiran kekuatan militer di kawasan.


Penelitian Rebecca Strating yang diterbitkan secara daring pada 20 Maret 2026 dalam The British Journal of Politics and International Relations membahas persaingan narasi Amerika Serikat–Tiongkok di Laut Cina Selatan.


Salah satu konsep yang dibahas adalah narrative Doppelgängers, yaitu pencerminan narasi: penggunaan istilah, gambar, identitas, atau tampilan yang menyerupai pihak lain, tetapi membawa pesan dan kesimpulan politik yang berbeda. Tujuannya dapat menciptakan kebingungan mengenai sumber, maksud, dan kebenaran suatu informasi.


Kajian tersebut merujuk pada temuan Graphika tahun 2020 mengenai jaringan akun palsu yang menyebarkan pesan terkait Laut Cina Selatan. Dalam contoh yang dibahas, terdapat unggahan palsu yang membela militerisasi pulau-pulau buatan Tiongkok dan menyudutkan Amerika Serikat serta negara-negara Barat.


Yang perlu mendapat perhatian Indonesia: kajian itu juga mencatat bahwa unggahan serupa pernah menyasar audiens Indonesia. Ini merupakan contoh yang merujuk pada temuan tahun 2020, bukan bukti bahwa operasi yang sama sedang berlangsung saat ini.


Persaingan pengaruh juga tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Reuters pada 2024 mengungkap operasi rahasia militer Amerika Serikat pada masa pandemi COVID-19 yang menggunakan akun palsu untuk meragukan keamanan vaksin Sinovac dan bantuan kesehatan dari Tiongkok di Filipina serta sejumlah negara berkembang. Pentagon kemudian menyebut pesan terkait COVID-19 tersebut sebagai langkah yang keliru dan menyatakan kampanyenya telah dihentikan pada Agustus 2021.


Dua contoh tersebut memperlihatkan bahwa operasi pengaruh dapat dilakukan oleh aktor yang berbeda dan harus dinilai berdasarkan bukti, bukan berdasarkan keberpihakan politik.


Bagi Indonesia, persoalan ini berkaitan langsung dengan kepentingan nasional, hak berdaulat di wilayah laut, hubungan dengan negara tetangga, dan stabilitas kawasan.


Indonesia bukan negara yang mengklaim kepemilikan pulau-pulau utama di Laut Cina Selatan, tetapi memiliki kepentingan maritim dan hak berdaulat di kawasan Laut Natuna Utara. Karena itu, Indonesia harus mampu membedakan kepentingan negara lain dengan kepentingan bangsa sendiri.


6. OPERASI PENGARUH: KETIKA PERSAINGAN BERLANGSUNG SECARA TERSEMBUNYI


Tidak semua persaingan narasi berlangsung secara terbuka.


Ada pula kegiatan yang menggunakan jaringan akun palsu, situs tiruan, perantara, dan sumber pendanaan yang disembunyikan untuk menciptakan kesan seolah-olah suatu pandangan berasal dari masyarakat secara alami.


Salah satu istilah yang digunakan Uni Eropa adalah Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI), yaitu manipulasi dan intervensi informasi oleh pihak asing.


Laporan tahunan keempat Dinas Tindakan Eksternal Uni Eropa (EEAS) yang diterbitkan pada 12 Maret 2026 mencatat 540 insiden FIMI yang dideteksi dan dianalisis selama 2025. Laporan tersebut juga memetakan sekitar 10.500 kanal dan situs yang terlibat dalam insiden-insiden yang teridentifikasi.


Dalam klasifikasi atribusi laporan tersebut, 29 persen dikaitkan dengan Rusia, 6 persen terkait Tiongkok, sedangkan 65 persen belum dapat diatribusikan secara pasti.


Angka tersebut harus dibaca secara tepat. Ini merupakan hasil pemantauan dan analisis EEAS berdasarkan metodologinya, bukan sensus seluruh operasi informasi di dunia. Besarnya bagian yang belum teratribusikan juga menunjukkan bahwa penentuan pelaku tidak selalu mudah.


Pelajaran strategisnya adalah bahwa operasi pengaruh tidak selalu terlihat sebagai tindakan negara secara langsung. Ada kemungkinan keterlibatan perantara, jaringan tersembunyi, atau pihak yang menyebarkan pesan tanpa memahami keseluruhan tujuan kampanye.


Karena itu, analisis tidak boleh hanya bertanya: siapa yang menyampaikan pesan?


Kita juga perlu bertanya: siapa yang diuntungkan, bagaimana pola penyebarannya, apakah terdapat koordinasi, dan apakah ada bukti hubungan dengan pihak tertentu?


Tidak setiap akun anonim, kritik, atau pendapat yang berbeda merupakan operasi asing. Penilaian harus didasarkan pada bukti yang dapat diperiksa.


7. DI MANA PRINSIP GERILYA KOGNITIF BEKERJA?


Di sinilah hubungan persaingan geopolitik dengan Gerilya Kognitif menjadi penting.


Gerilya Kognitif dalam kajian ini merupakan kerangka analisis yang menerapkan prinsip perang gerilya ke dalam ruang informasi dan persepsi. Kerangka ini bukan doktrin resmi NATO atau teori universal yang telah tervalidasi.


Dalam perang konvensional, pihak yang lebih lemah tidak selalu menghadapi kekuatan besar secara langsung. Ia dapat memilih medan, momentum, dan kerentanan lawan untuk mempertahankan kemampuan bertahan dan memperjuangkan tujuannya.


Dalam persaingan kognitif, prinsip asimetris tersebut dapat dipahami melalui beberapa keadaan.


Pertama, ketimpangan kekuatan tidak selalu menentukan hasil. Negara yang lebih kecil dapat memperkuat posisinya melalui hukum internasional, diplomasi, kerja sama, dan dukungan masyarakat dunia.


Kedua, medan persaingan tidak hanya berupa wilayah fisik. Reputasi, legitimasi, kepercayaan, dan hubungan antarnegara juga menjadi ruang yang menentukan.


Ketiga, momentum dapat mengubah posisi. Suatu peristiwa dapat meningkatkan perhatian dunia terhadap persoalan yang sebelumnya kurang diperhatikan.


Keempat, kemampuan beradaptasi menentukan daya tahan. Negara harus mampu memperbaiki komunikasi dan kebijakannya ketika menghadapi perubahan situasi.


Kelima, kepercayaan merupakan modal strategis. Narasi yang tidak sesuai fakta mungkin memperoleh perhatian sesaat, tetapi sulit mempertahankan legitimasi dalam jangka panjang.


Dengan demikian, Gerilya Kognitif tidak boleh dipersempit menjadi kegiatan menyebarkan propaganda atau memanipulasi masyarakat. Intinya adalah memahami ketimpangan, kerentanan, momentum, dan daya tahan dalam persaingan memengaruhi persepsi serta keputusan.


8. INDONESIA: BEBAS AKTIF HARUS DISERTAI KEMAMPUAN MEMBACA PERSAINGAN


Indonesia berada di kawasan yang menjadi salah satu pusat persaingan geopolitik dunia.


Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, India, Australia, dan berbagai kekuatan lain memiliki kepentingan di Indo-Pasifik. Persaingan mereka menyentuh perdagangan, teknologi, investasi, keamanan maritim, energi, dan hubungan diplomatik.


Dalam situasi tersebut, politik luar negeri bebas aktif memiliki arti strategis.


Bebas tidak berarti tidak memiliki pendirian. Aktif tidak berarti mengikuti kepentingan negara lain. Indonesia harus mampu menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional, konstitusi, hukum internasional, dan kepentingan perdamaian.


Pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik atau ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), yang disepakati pada 2019, menekankan keterbukaan, inklusivitas, kerja sama, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN.


Prinsip tersebut penting untuk mencegah kawasan Asia Tenggara menjadi sekadar arena pertarungan kekuatan besar.


Arah politik luar negeri Indonesia periode 2025–2029 juga telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri. Prioritasnya antara lain diplomasi kedaulatan, diplomasi ekonomi, peningkatan pengaruh Indonesia di kawasan dan dunia, serta perlindungan warga negara Indonesia.


Namun, kebijakan luar negeri tidak cukup hanya dinyatakan dalam dokumen. Indonesia juga perlu mampu menjelaskan kepentingannya secara konsisten kepada masyarakat sendiri dan dunia internasional.


Ada beberapa hal yang perlu diperkuat:


1. Kejelasan kepentingan nasional. Indonesia harus konsisten menjelaskan kepentingan kedaulatan, hak berdaulat, keamanan maritim, dan kesejahteraan rakyat.

2. Kekuatan diplomasi dan komunikasi internasional. Sikap Indonesia harus disampaikan dengan data, dasar hukum, dan penjelasan yang dapat dipercaya.

3. Kemampuan membaca persaingan narasi. Pemerintah perlu memahami bagaimana isu internasional dibentuk dan bagaimana dampaknya terhadap kepentingan Indonesia.

4. Kemandirian penilaian strategis. Indonesia tidak boleh mengambil keputusan hanya karena tekanan opini atau narasi dari kekuatan besar.

5. Penguatan peran ASEAN. Indonesia perlu membantu menjaga agar kawasan tetap menjadi ruang kerja sama, bukan medan konfrontasi kekuatan besar.


Indonesia tidak harus menjadi bagian dari blok tertentu untuk memiliki pengaruh. Yang dibutuhkan adalah pendirian yang jelas, kemampuan diplomasi, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan nasional.


9. MEMBANGUN KETAHANAN TANPA MEMBUNGKAM PERBEDAAN PENDAPAT


Menghadapi persaingan kognitif bukan berarti pemerintah harus mengendalikan seluruh informasi atau menganggap setiap kritik sebagai ancaman.


Justru negara yang kuat harus mampu membedakan kritik yang sah, perbedaan pendapat, propaganda terbuka, dan operasi manipulasi yang dilakukan secara tersembunyi.


Pendekatan NATO dalam menghadapi ancaman informasi menekankan kemampuan mengenali, mencegah, menangani, dan memulihkan dampak ancaman informasi. Pendekatan tersebut juga menyatakan pentingnya kebebasan berekspresi, demokrasi, dan supremasi hukum.


Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan Indonesia:


- Meningkatkan kemampuan pemeriksaan fakta dan sumber informasi.

- Membangun koordinasi antarlembaga dalam memahami ancaman informasi.

- Memperkuat literasi media masyarakat agar tidak mudah terjebak informasi palsu.

- Menyampaikan kebijakan secara terbuka, cepat, dan konsisten.

- Melindungi kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan ruang akademik.

- Menindak manipulasi atau pelanggaran hukum berdasarkan bukti dan proses hukum, bukan berdasarkan perbedaan pandangan politik.


Prinsip ini penting bagi Indonesia.


Ketahanan kognitif tidak dibangun dengan membuat masyarakat takut berbicara. Ketahanan dibangun melalui masyarakat yang kritis, institusi yang dapat dipercaya, dan pemerintah yang berani menjelaskan fakta.


10. PENUTUP: BANGSA YANG KUAT HARUS MAMPU MENENTUKAN CARA PANDANGNYA SENDIRI


Persaingan dunia telah berkembang jauh melampaui perebutan kekuatan militer dan ekonomi.


Negara-negara tidak hanya berusaha memperbesar kekuatan sendiri, tetapi juga berusaha memengaruhi cara pihak lain memahami keadaan, menilai kepentingan, dan menentukan pilihan.


Rusia–Ukraina memperlihatkan bagaimana narasi dan dukungan internasional menjadi bagian dari persaingan perang. Laut Cina Selatan memperlihatkan bagaimana legitimasi, hukum, dan persepsi kawasan menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar.


Bagi Indonesia, pelajarannya bukan memilih narasi siapa yang harus diikuti.


Pelajarannya adalah membangun kemampuan untuk membaca, menguji, dan menentukan sikap berdasarkan kepentingan nasional serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.


Dalam kerangka Gerilya Kognitif, kekuatan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang paling besar atau paling keras menyampaikan pesan. Keunggulan juga ditentukan oleh kemampuan memahami medan, mengenali kerentanan, memanfaatkan momentum, beradaptasi, dan mempertahankan kepercayaan.


Bangsa yang kehilangan kemampuan berpikir mandiri akan mudah diarahkan oleh kepentingan pihak lain. Sebaliknya, bangsa yang memiliki ketahanan berpikir, kejelasan kepentingan, dan kepercayaan terhadap institusinya akan lebih mampu menentukan arah masa depannya sendiri.


---


DAFTAR PUSTAKA


1. Li, J., & Zhang, B. (2026). “Shaping Advantages: Cognitive Warfare, Strategic Competition, and the Ukraine War.” Australian Journal of International Affairs. Diterbitkan daring 4 September 2026.

  https://doi.org/10.1080/10357718.2026.2721506


2. Strating, R. (2026). “‘Muddying the Waters’: Narrative Doppelgängers, Information Operations and US–China Competition in the South China Sea.” The British Journal of Politics and International Relations. Diterbitkan daring 20 Maret 2026.

  https://doi.org/10.1177/13691481261426798


3. European External Action Service (EEAS). (2026). 4th EEAS Annual Report on Foreign Information Manipulation and Interference Threats. 12 Maret 2026.

  https://www.eeas.europa.eu/eeas/4th-eeas-annual-report-foreign-information-manipulation-and-interference-threats_en


4. Reuters. (2024). “U.S. Told Philippines It Made ‘Missteps’ in Secret Anti-Vax Propaganda Effort.” 26 Juli 2024.

  https://www.reuters.com/world/us-told-philippines-it-made-missteps-secret-anti-vax-propaganda-effort-2024-07-26/


5. United Nations General Assembly. (2022). Resolution ES-11/1: Aggression against Ukraine. 2 Maret 2022.

  https://digitallibrary.un.org/record/3965290


6. North Atlantic Treaty Organization (NATO). (2024). “NATO’s Approach to Counter Information Threats.” 18 Oktober 2024.

  https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2024/10/18/natos-approach-to-counter-information-threats


7. ASEAN. (2019). ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. 23 Juni 2019.

  https://asean.org/speechandstatement/asean-outlook-on-the-indo-pacific/


8. Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2025–2029.

  https://www.peraturan.go.id/files/permenlu-no-10-tahun-2025.pdf


Jakarta, 17 November 2026


Brigjen (Purn) MJP.Hutagaol

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas