indonews

indonews.id

Kejari Eksekusi Lahan 3,17 Hektare di Pantai Pede, Siapa Penerimanya Belum Dibuka ke Publik

Eksekusi barang bukti perkara korupsi aset Pemprov NTT di Labuan Bajo dilakukan Rabu. Puluhan pedagang kecil masih menunggu kepastian.

Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
zoom-in Kejari Eksekusi Lahan 3,17 Hektare di Pantai Pede, Siapa Penerimanya Belum Dibuka ke Publik
Pesisir Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Ilustrasi. (Foto: Jorge Láscar from Melbourne, Australia/Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Jakarta, INDONEWS.ID – Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengeksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait lahan di Pantai Pede, Labuan Bajo, Rabu (18/11/2026). Eksekusi berupa pengembalian barang bukti tanah dan bangunan seluas 31.670 meter persegi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo.

Lahan itu merupakan barang bukti perkara korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT. Perkara tersebut berkaitan dengan perjanjian kerja sama pembangunan dan pengelolaan Hotel Plago di kawasan Pantai Pede, seperti dilaporkan VIVA NTT.

Satu pertanyaan penting belum terjawab: kepada siapa tanah dan bangunan itu dikembalikan. Laporan VIVA NTT tidak menyebut penerimanya. Floresa sebelumnya melaporkan Pemerintah Provinsi NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai kepada pihak ketiga. Namun, siapa penggugat, apa objek gugatan, dan bagaimana isi putusannya belum dibuka ke publik.

Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menemukan keterangan resmi Kejari Manggarai Barat maupun Pemprov NTT soal identitas penerima dan rencana pengelolaan kawasan itu.

Ketidakjelasan ini langsung terasa di bibir pantai. Sebanyak 38 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebelumnya diminta Satuan Polisi Pamong Praja Manggarai Barat membongkar lapak secara mandiri. Sebanyak 31 pedagang kemudian membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede. "Kami juga sepakat tetap berada di sini, kecuali kalau memang pemerintah siapkan tempat pengganti," kata Suzanty Mesach, salah satu pedagang, kepada Floresa.

Warga Labuan Bajo mulai bersuara. Silvester Deniharsidi menilai ketegangan bisa meningkat jika PT SIM menguasai seluruh lahan Pantai Pede, karena pengelolaan sebelumnya hanya mencakup sebagian. Menurut dia, pengelolaan Pantai Pede harus berpihak kepada masyarakat lokal. Aktivis Sergius Tri Deddy meminta pengelola menjamin akses publik untuk rekreasi, pariwisata, dan usaha UMKM.

Sengketa Pantai Pede sudah berlangsung sejak akhir 1990-an. Pada masa awal pengelolaan PT SIM, pantai itu sempat tertutup bagi publik. Pemprov NTT kemudian mengambil alih aset tersebut dan menunjuk badan usaha milik daerah PT Flobamor untuk menanganinya, sementara PT SIM sempat melaporkan pemprov ke Ombudsman. Selama pengelolaannya tak jelas, warga kembali memakai pantai itu untuk berekreasi dan pedagang kecil mulai berjualan sejak sekitar 2020.

(Rikard Djegadut)

© 2025 indonews.id.
All Right Reserved
Atas