UU Perampasan Aset Disahkan, ICW Persoalkan Hilangnya Pasal Harta Tak Wajar dan Adukan Puan ke MKD
Pada hari pengesahan, ICW membawa Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Palu pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset baru saja diketuk ketika Indonesia Corruption Watch (ICW) bergerak ke arah sebaliknya. Bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset, ICW mengadukan Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026).
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 yang dipimpin Puan pada hari yang sama. Puan menegaskan pengesahan itu tidak dilakukan karena desakan atau paksaan pihak mana pun.
ICW mempersoalkan dua hal. Pertama, proses. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim mengatakan draf RUU tidak pernah dipublikasikan sejak awal pembahasan hingga disahkan, termasuk di situs resmi DPR. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam pembahasan juga tidak diumumkan secara terbuka, seperti dilaporkan Beritasatu.
Kedua, substansi. ICW menyoroti hilangnya norma kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment dari undang-undang tersebut. Tanpa norma itu, menurut ICW, pelaku korupsi yang hartanya bertambah secara tidak wajar bisa sulit dijerat. ICW juga menilai DPR mengabaikan usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar norma itu dimasukkan.
Pengaduan ke MKD merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan koalisi pada 16 November, menurut Kompas.com. Karena somasi tidak ditanggapi, jalur etik ditempuh. ICW meminta MKD memeriksa kedua pimpinan DPR itu dan menjatuhkan sanksi jika terbukti melanggar.
Illicit enrichment bukan istilah asing. Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC), yang telah diratifikasi Indonesia, menganjurkan negara pihak mempertimbangkan pemidanaan pejabat yang kekayaannya bertambah tanpa penjelasan yang masuk akal. Selama ini, kewajiban melaporkan harta lewat LHKPN di Indonesia tidak disertai ancaman pidana bila lonjakan harta tak bisa dijelaskan.
Habiburokhman sebelumnya menyampaikan bahwa penerapan UU ini akan melibatkan dua badan baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset. Ia juga pernah menyebut DPR mengubah draf usulan pemerintah yang dinilainya terlalu ekstrem karena memungkinkan perampasan aset warga yang sekadar terindikasi mencurigakan.
Hingga berita ini ditulis, redaksi belum menemukan tanggapan resmi Puan maupun Habiburokhman atas pengaduan ICW ke MKD.
(Rikard Djegadut)