Pesta Hari Jadi ke-222 Klaten Ikut Diperiksa KPK, Tiap Kecamatan Diduga Diminta Setor hingga Rp50 Juta
KPK memeriksa 18 camat dan menelusuri peran penyelenggara acara. Perkara ini menjerat Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo.
Reporter: Rikard Djegadut
Redaktur: Rikard Djegadut
Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri dana perayaan Hari Jadi ke-222 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. KPK menduga setiap kecamatan diminta menyetor hingga Rp50 juta kepada pihak-pihak terkait untuk perayaan tersebut.
Untuk mendalami dugaan itu, penyidik memeriksa 18 camat di Kabupaten Klaten sebagai saksi pada Rabu (18/11/2026), seperti dilaporkan ANTARA. Penyidik juga mendalami peran jasa penyelenggara acara atau event organizer yang dipakai dalam perayaan itu serta aliran uang dalam penyelenggaraannya. KPK belum mengungkap nama penyelenggara acara maupun total dana yang terkumpul.
Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan. Jika seluruh kecamatan menyetor dengan nilai tertinggi yang diduga KPK, jumlahnya bisa mencapai Rp1,3 miliar. Angka itu merupakan hitungan redaksi, bukan temuan KPK.
Hari Jadi ke-222 Kabupaten Klaten diperingati pada akhir Juli 2026 dengan tema Sahita Hamemayu Raharja. Dalam upacara yang digelar dalam bahasa Jawa itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengajak warga menjaga toleransi, persatuan, serta kesenian dan kebudayaan daerah, seperti diberitakan RRI.
Kurang dari tiga bulan kemudian, Hamenang terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 15 Oktober 2026. KPK menetapkan dia sebagai tersangka bersama Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dan seorang pihak swasta berinisial MAW.
KPK menduga Hamenang menerima lebih dari Rp4,3 miliar dari berbagai sumber. Rinciannya, fee dari kontraktor lebih dari Rp2 miliar, uang dari paguyuban tambang Rp245 juta, setoran rutin sedikitnya Rp1,8 miliar, serta potongan upah pungut dari pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah sedikitnya Rp280 juta. Sebagian uang itu diduga dipakai untuk membayar utang pilkada.
Dalam klaster lain, KPK menduga Ahmad Luthfi meminta Rp600 juta kepada Hamenang agar temuan audit dihapus dari laporan hasil pemeriksaan. Setelah tawar-menawar, nilainya disepakati Rp400 juta.
Pemeriksaan para camat menunjukkan penyidik kini melebar ke kegiatan seremonial pemerintah daerah. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari pihak penyelenggara acara maupun kuasa hukum Hamenang soal dugaan setoran dari kecamatan.
(Rikard Djegadut)