Home › Daerah

Pencegahan Korupsi

KPK Kantongi Dugaan Proyek Pokir DPRD Maluku Dikelola Keluarga dan Dijual ke Pihak Ketiga

Oleh : Rikard Djegadut - Jum'at, 20/11/2026 13:25 WIB


KPK Kantongi Dugaan Proyek Pokir DPRD Maluku Dikelola Keluarga dan Dijual ke Pihak Ketiga

Jakarta, INDONEWS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan proyek pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Maluku. Dugaan itu antara lain proyek yang dikelola langsung oleh keluarga anggota dewan hingga praktik jual beli proyek kepada pihak ketiga, seperti dilaporkan Ameks Online, Jumat (20/11/2026).

Seorang sumber di Pemerintah Provinsi Maluku yang dikutip media itu menyebut uang dari proyek yang dijual ke pihak ketiga diambil lebih awal, sebelum pekerjaan dimulai. Sumber yang sama menyebut pokir dinikmati hampir semua anggota DPRD Maluku. Redaksi belum dapat memverifikasi klaim itu secara independen, dan KPK belum mengumumkan nama maupun angka.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pencegahan Korupsi di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (17/11). Rapat dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Menurut TerasMaluku, KPK meminta perbaikan pada mekanisme pengusulan dan substansi pokir DPRD. Penilaian itu bersandar pada indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI). Indeks integritas Maluku disebut masih berada di kategori rentan, di bawah 72,9 persen. Selain pokir, KPK juga menyoroti belanja hibah serta pengadaan barang dan jasa. Hasil tindak lanjut wajib dilaporkan paling lambat akhir Desember 2026.

Gubernur Hendrik Lewerissa menyatakan pemerintah daerah dan DPRD sudah bersepakat, dan kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara rapat. "Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi," katanya.

Dua hari kemudian, Kamis (19/11), hampir semua kepala daerah serta anggota DPRD dari Maluku dan Maluku Utara berkumpul dalam rakor bersama KPK di Gedung Islamic Center, Waihaong, Ambon. Acara itu ditandai pembacaan ikrar komitmen bersama oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos.

Maluku Utara lebih dulu masuk radar. Pada September lalu, KPK disebut memantau dana pokir DPRD Maluku Utara tahun anggaran 2026 senilai sekitar Rp66 miliar untuk 293 item kegiatan.

Hingga berita ini ditulis, redaksi belum memperoleh tanggapan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun atas temuan tersebut.

(Rikard Djegadut)

Artikel Lainnya