INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) mengingatkan semua pihak tentang pentingnya menjaga empat konsensus dasar bersama yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika demi mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dan menciptakan keguyuban, kedamaian, dan kesejukan di tengah masyarakat. Peringatan itu penting karena muncul tindakan yang menegasikan empat konsensus nasional tersebut. “Menegaskan bahwa empat konsensus dasar bangsa (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dan Sumpah Pemuda (Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa) adalah final dan tidak bisa diganggu-gugat,” ujar Pengurus Pusat GMKI, dan Dewan Pimpinan Pusat GAMKI, dalam pernyataan pers di Jakarta, Selasa (30/5/2017). Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Umum PP GMKI Sahat M. P Sinurat, Sekretaris Umum PP GMKI Alan C. Singkali, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat GAMKI Michael Wattimena, dan Sekretaris Umum GAMKI Putu B. Timothy. GMKI dan GAMKI mengatakan, Negara Republik Indonesia saat ini menghadapi ujian yang mengguncang kebersamaan dan perdamaian bangsa. Di media sosial maupun berbagai daerah mulai muncul sekat-sekat yang mempersoalkan perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa Indonesia. “Kita mendengar begitu banyak ujaran kebencian, intimidasi, ancaman, gangguan, dan tindakan kekerasan karena alasan perbedaan”. Karena itu, GMKI dan GAMKI mendesak lembaga negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta aparat keamanan untuk serius menyikapi bahaya perpecahan yang ada di depan mata tersebut. “Mendesak lembaga-lembaga negara, partai politik dan kader partai politik, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta TNI dan Polri untuk konsisten dan berkomitmen menanamkan dan menegakkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, Falsafah Hidup, dan Perekat Keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia”. GMKI dan GAMKI juga mendesak pemerintah agar menegaskan kembali Pancasila sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan berikut sanksi administrasi dan pidana, termasuk di dalamnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “Mengecam manuver politik yang dilakukan oknum pejabat dan para elit politik yang menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat dan kami mendesak untuk segera menghentikannya. Dalam kaitan dengan itu, mahasiswa dan pemuda harus menjadi barisan terdepan dalam menjaga persatuan, perdamaian dan kerukunan masyarakat dan bangsa berdasarkan Pancasila”. “Kami mengingatkan bila hal tersebut tidak dilakukan segera, maka keruntuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sudah di depan mata dan negara kebangsaan Indonesia sebagai hasil konsensus bersama para pendiri bangsa tinggal menjadi sejarah”. (Very)