Jakarta, INDONEWS.ID - Aksi kelompok radikal ISIS di Marawi Filipina tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Indonesia. Fakta yang menyatakan terdapat milisi dari Indonesia yang bergabung dengan kelompok ISIS di Marawi Indonesia menjadi ancaman tersendiri. Jika terdesak di Marawi, milisi dari Indonesia tersebut akan kembali ke Indonesia.
Informasi yang tidak kalah mengejutkan adalah pimpinan kelompok Maute, Omarkhayam Maute adalah seorang WNI bernama Minhati Madrais. Maute dan Minhati pernah tinggal di Indonesia pada 2010-2011 di desa Buni Bakti Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Minhati adalah anak dari KH Madrais Hajar, pimpinan Pondok Pesantres (Ponpes) Darul Amal Babelan Bekasi.
“Adanya hubungan kelompok dan tentu saja kekerabatan dari sebagian milisi ISIS di Marawi dengan Indonesia tentu memperbesar peluang berpindahnya milisi tersebut dari Marawi ke Indonesia, terutama jika kelompok ISIS di Marawi terdesak oleh pasukan pemerintah,” ujar analis intelijen dan terorisme, Stanislaus Riyanta, di Jakarta, Kamis (15/6/2017).
Alumnus Pascasarjana Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia ini mengatakan, kerawanan Indonesia yang akan dimanfaatkan oleh kelompok ISIS yaitu adanya sel-sel yang merupakan simpatisan ISIS di Indonesia. Bahkan beberepa dari sel-sel tersebut sudah pernah melakukan aksi-aksi teror yang mematikan seperti aksi di Thamrin dan Kampung Melayu.
Untuk mencegah aksi kelompok ISIS di Marawi terjadi di Indonesia, Stanislaus meminta pemerintah melakukan beberapa hal.
Pertama, menguatkan kerjasama international terutama di tingkat ASEAN. Kerjasama ini bisa dilakukan oleh Indonesia, Filipina, Thailand, Malaysia dan Singapura dalam hal fusi informasi intelijen terkait intelijen. “Dengan adanya satu data yang komprehensif maka dapat digunakan sebagai pendukung pengambilan keputusan pemerintah terkait pencegahan dan penanganan terorisme,” ujarnya.
Kerjasama lain di tingkat ASEAN adalah patroli bersama di wilayah perairan dan perbatasan yang rawan dengan keluar masuk orang lintas negara. Patroli bersama, kata Stanislaus, dapat mereduksi penyusupan dari para anggota kelompok radikal dan kelompok pelaku kejahatan transnasional lainnya.
Kedua, pemerintah Indonesia harus menajamkan fungsi intelijen. Petugas intelijen dari BIN, BAIS, BIK dan badan/lembaga negara lainnya harus mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini atas potensi ancaman terorisme di garis depan dan tingkat paling bawah yaitu masyarakat.
“Jika intelijen tidak mampu mendeteksi dini maka langkah pertama kelompok radikal untuk melakukan aksinya sudah berhasil,” ujarnya.
Ketiga, penegakan hukum yang tegas. Karena ISIS sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, maka pemerintah harus tegas melakukan tindakan hukum terhadap anggota dan simpatisan ISIS.
Selanjutnya, pemerintah tidak boleh melupakan mantan napi terorisme dan keluarganya. Jika tidak ada pembinaan berkelanjutan, dan tidak ada penerimaan dari masyarakat, maka mantan napi terorisme dan keluarganya akan terasing dan hanya bergaul dengan kelompoknya. Jika ini yang terjadi maka hanya akan menunggu momentum saja bagi para mantan napi terorisme untuk kembali melakukan aksi teror.
“Ancaman ISIS bagi Indonesia sudah nyata, tidak ada waktu lagi untuk sekadar berwacana. Aksi-aksi nyata harus dilakukan agar negara ini tidak menjadi Suriah atau Marawi kedua,” pungkas Stanislaus. (Very)
