INDONEWS.ID

Oleh: Chalid Muhammad*) INDONEWS.ID - Wacana pemindahan Ibukota Negara kembali menguat. Kali ini datang dari Menteri Bappenas. Dalam 3 tahun diharapkan Indonesia punya ibukota baru. Jakarta dianggap sudah tak layak. Pemerataan ekonomi jadi pertimbanggan lain. Beberapa daerah sibuk "jual diri". Nyatakan siap jadi pusat pemerintahaan baru. Pengembang properti dan spekulan tanah mulai beraksi. Berburu rente untuk lipat-gandakan untung. Tukar guling kantor pemerintahan yang bakal kosong ditinggal sang menteri jadi incaran. Mereka selalu paling depan melihat peluang. Para aktivis juga tak ketinggalan. Himpun data dan analisis dilakukan. Khawatir masalah kronik Jakarta terulang. Dengan skala sama atau lebih runyam. Bedol kota masih jadi wacana kuat dalam merespons pemindahaan ibukota. Dibutuhkan lahan kosong yang luas agar kantor-pemerintah, pemukinan dan semua prasarana penunjang dibangun leluasa. Kota baru kuat terbayang. Duit banyak dan lahan luas dibutuhkan. Tak heran jika kekhawatiran terjadinya korupsi dan kerusakan lingkungan menyertai isu tersebut. Belum banyak yang mau keluar dari pendekatan bedol kota. Padahal pilihan lain banyak tersedia. Salah satu adalah jadikan setiap kota adalah ibukota negara. Caranya tak terlalu sulit. Juga tak butuh bangun kota baru. Cukup pindahkan kantor-kantor kementerian ke setiap daerah. Disusul dengan pemindahaan kantor-kantor pusat Badan Usaha Negara (BUMN), Mabes POLRI, Mabes TNI dan Mahkama Agung. Maka pemerataan dan geliat ekonomi dapat terjadi di setiap daerah. Pemilihan kota disesuaikan dengan isu-isu utama dan kriteria yang disiapkan partisipatif. Sebagai misal: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baiknya di Papua. Fasilitas pendidikan di Papua masih sangat minim. Padahal banyak siswa asal Papua berprestasi dalam olimpiade matematika dan fisika tingkat internasional. Sang menteri perlu lebih dekat melihat masalah yang paling prioritas ditangani agar lebih kreatif dalam membuat kebijakan yang dapat diterapkan secara nasional. Atau boleh jadi kebijakannya akan berbeda antar daerah. Menteri Pertambangan dan Energi sebaiknya berkantor di Samarinda. Telah 28 orang meninggal di lubang tambang yang tak dikelola baik oleh pelaku usaha serakah. Belun lagi beragam kerusakan terjadi seiring pengerukan yang tak kenal henti. Menteri Kelautan dan Perikanan berkantor di Maluku agar akrab dengan nelayan yang bertaruh nyawa untuk menyambung hidup. Kearifan adat orang maluku yang dikenal dengan  SASI bisa lahirkan inspirasi bagi menteri dan jajaran KKP dalam mencari solusi. Termasuk solusi cantrang yang banyak ditentang para nelayan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mungkin  baik bila pindah ke Riau. Riau adalah salah satu daerah yang tatakelola hutan dan lahan paling kronis. Puluhan tahun hutan dan lahan gambut dikelola dengan cara yang jauh dari keadilan dan kelestarian. Dua perusahaan raksasa perkebunan dan kehutananan menguasai tanah 20 kali lebih luas dari DKI Jakarta. Kini Kementerian LHK sedang melakukan koreksi atas kesalahan kebijakan masa lampau.  Boleh jadi akan lebih cepat bila KLHK berkantor di Riau. Dari Riau kemudian menata Indonesia. Kememterian Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Komunikasi dan Informasi masing-masing dapat di pindah ke Nusa Tenggata Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara dan Bengkulu. Disusul Kemendagri pindah ke Palu, Kementerian Hukum dan HAM pindah ke Jambi, Kemeterian Luar Negeri ke Manokwari, Kementerian Dikti pindah ke Mataram, Kementerian Pertahanan ke Pontianak. Begitu pula kementerian lain diprioritaskan pindah ke derah yang memiliki tantangan yang peling serius diselesaikan dibading daerah lain. Bila opsi pemindahan dilakukan maka setiap kota akan jadi pusat pertumbuhan baru yang merata dan berkeadikan. Transportasi ke dan daerah-daerah tersebut akan membaik. Kulitas koneksi internet dan juga layanan listrik akan meningkat. Bila tidak maka menteri-menteri tidak akan optimal bekerja. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah bagaimana dengan rapat kordinasi antara kementerian? Bagaimana dengan rapat kabinet? Bagimana denga rapat dengan DPRRI? Jawabnnya sangat sederhana. Biasakan dan optimalkan rapat virtual. Setiap saat dapat dilakukan rapat virtual tanpa harus memperbanyak emisi karbon dari penerbangan antar daerah. Tak perlu terbang dari Aceh ke Papua hanya untuk rapat dengan menteri Pendidikan. Begitu pula dengan menteri lain. Presiden dapat berkantor di setiap daerah secara bergiliran. Rapat Kabinet juga dapat dilakukan secara virtual. Lebih cepat, murah dan sama berkulitasnya. Resepnya hanya satu. Membiasakan diri untuk akrab dengan teknogi dan tradisi rapat cepat, tepat dan efisien. Pengawasanya pun dapat mengefektifkan sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis elektronik. Cara ini pasti akan mudah dan juga lebih memenuhi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahaan yg lebih bertanggungjawab. Akan sulit berkelit beli hasil audit WTP atau WDP karena mudah dibuktikan secara online. Isu jual beli hasil audit juga bisa di tepis. Laporan-laporan dapat juga dilakukan dengan cara e-report termasuk laporan pertanggungjawaban dan seluruh kebutuhan praktik pengelolaan negara secara bertanggungjawab. Kementerian PANRB perlu cari terobosan agar Indonesia bisa lebih cepat dalam pengelolaan birokrasi berbasis  terkonologi. Atauran-aturan yang memasung dapat segera diubah. Bila imajinasi dalam merespons isu pemindah ibukota negara bisa keluar dari bedol kota, saya kira Indonesi akan mengalami loncatan kemajuan signifikan 5-10 tahun kedepan. Perputaran kepandaian dan juga kapital tidak terpusat pada beberapa kota saja. Semua daerah akan merasakan kemajuan bersama dengan lebih adil. Semoga kita bisa lebih kreatif dalam menata Indonesia. *) Penulis adalah Ketua Institut Hijau Indonsia