Jakarta, INDONEWS.ID - Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (3/8/2017). Mereka meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo agar memperhatikan kesejahteraan para perangkat desa.
Ketua Umum PPDI Mujito mengatakan kesejahteraan perangkat desa ini masih jauh dari harapan. Mereka berharap gaji perangkat desa minimal UMR (Upah Minimun Regional).
“Kami meminta peningkatan kesejahteraan. Karena pemberlakukan dari masing-masing kabupaten dan provinsi sangat tidak sama. Bahkan untuk penggajian perangkat desa mestinya di atas UMR,” kata Mujito di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (3/8).
Mujito menjelaskan, perbedaan tersebut memunculkan kegaduhan para perangkat desa di daerah. Seperti di Sumatera dan NTB masih ada yang menerima di bawah Rp 1 juta.
“Kami mohon pemerintah untuk memikirkan penghasilan perangkat desa. Pada saat pengukuhan pengurus minimal standar yaitu golongan 2a dan itu diberlakukan jangan hanya di Pulau Jawa,” katanya.
Dihadapan Mendagri dan Pelaksana tugas (Plt) Sekjen, PPDI juga menyampaikan beberapa harapan lain. Selain ucapan terimakasih atas kehadiran Mendagri dalam pengukuhan kepengurusan PPDI, Mujito juga berharap agar Tjahjo Kumolo hadir dalam Rakornas PPDI pertama yang akan diadakan di Jakarta.
“Kami juga meminta agar Pak Mendagri menjadi pembina kami (PPDI,red) seutuhnya. Dan besar harapan kami Pak Menteri juga hadir dalam rakernas akhir Agustus nanti,” ujarnya.
Menjawab undangan PPDI, Mendagri menyatakan siap hadir dan akan mengundang lembaga lainnya, seperti Bappenas, dan Menteri Desa. “Kami juga akan memberikan tempat di Kalibata untuk penginapan,” ujarnya.
Sementara untuk kesejahteraan, Mendagri mengatakan sesuai arahan Presiden Jokowi bahwa anggaran desa saat ini akan ditingkatkan setiap tahunnya.
“Untuk tahun ini akan dievaluasi. Sekiranya anggaran desa ini mampu tidak untuk menggerakan ekonomi di desa itu,” ujarnya.
Tjahjo mengatakan, Kemendagri akan merancang agar dana desa bisa digunakan untuk membangun atau merehab kantor desa. Karena masih terdapat 8.000 desa yang tidak memiliki kantor. Anggaran tersebut akan dialokasikan bertahap setiap tahun.
“Kita akan terus dorong ini. Karena orang jadi bupati atau anggota DPR ini karena perangkat desa. Ini harus diakui,” pungkasnya. (Very)
