INDONEWS.ID

Jakarta, INDONEWS.ID - Pelantikan pimpinan baru Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD, serta Nono Sampono dan Darmayati Lubis sebagai Wakil Ketua mendapat penolakan berbagai pihak. Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, tidak menyangka jika Mahkamah Agung (MA) tidak tegas terhadap putusannya. MA, yang dalam putusannya menolak Tata Tertib yang membatasi jabatan pimpinan DPD selama 2,5 tahun, malah melantik pimpinan baru DPD. "MA diuji, yang harusnya netral, independen dan impresial, dan ini telah terjadi pelanggaran berat,"ujar Maruarar kepada wartawan, Jumat (7/4/2017). Maru, panggilan Maruarar Siahaan menuturkan, seharusnya kericuhan di DPD tidak akan berlanjut bila MA tegas dalam putusannya menyangkut Tata Tertib DPD Nomor Tahun 2017 yang dibatalkannya. "Dan juga Tatib yang baru tidak boleh melangkahi putusan yang lebih tinggi, dan apa yang terjadi karena MA tidak konsisten dalam putusannya,"tegas Maruarar. Inkonsistensi lembaga peradilan tertinggi ini, kata Maruarar, menimbulkan dualisme kepemimpinan di DPD. "Menurut saya ini sudah tidak benar," ucap Rektor Universitas Kristen Indonesia itu. Maru mengatakan, setelah Tatib baru ditolak MA, maka seharusnya DPD tetap menggunakan Tatib Nomor 1/2014. Karena itu, pelantikan pimpinan baru DPD tersebut, kata Maruarar, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi. Sementara itu, Wakil Ketua GKR Hemas menegaskan, sampai saat ini Mohammad Saleh merupakan Ketua DPD yang sah, bersama dengan dirinya dan Fourok Muhammad sebgai Wakil Ketua DPD. "Kami yang sah, sesuai dengan putusan MA itu sendiri yang telah menolak Tatib yang baru," ujar Hemas. (Ralian)