Jakarta, INDONEWS.ID- Terkait adanya penangkapan terhadap pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyerahkan seluruh proses hukum ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi mengaku, dirinya merasa prihatin dengan kejadian tersebut . Selain itu, dirinya juga memastikan akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya.
“Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub. Kami juga menjunjung tinggi kegiatan yang dilakukan oleh KPK tersebut,” katanya di Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Atas kejadian yang terulang ini, Budi meminta permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut.
“Atas nama pribadi dan Kementerian Perhubungan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, karena kejadian ini kembali terulang,” ucapnya.
Atas kejadian ini, kata Budi, menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. “ Ini menjadi masukan bagi saya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam. Korupsi adalah penyakit bangsa yang harus terus kita lawan secara bersama,” ungkapnya. (hdr)