Jakarta, INDONEWS.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) meminta pemerintah daerah (pemda) agar memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang untuk memetakan kondisi politik di daerah. Sebab, saat ini diperlukan kecepatan dan keakuratan dalam setiap penyajian data.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Dirjen Polpum) Soedarmo mengatakan, jajaran Kesabangpol Daerah merupakan mata, telinga kepala daerah untuk memantau setiap permasalahan di daerah. Untuk itu perlu masukan informasi didukung data/fakta lapangan.
“Pemetaan politik akan menjadi evaluasi terhadap situasi dan kondisi politik yang berkembang dinamis sehingga menjadi bahan deteksi dini terhadap gejolak yang ada dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” ujar Soedarmo seperti dikutip melalui siaran pers Puspen Kemendagri.
Hal ini disampaikannya saat membuka “Bimtek Aplikasi Pemetaan Politik dan Evaluasi Kondisi Politik di Daerah, Wilayah Sumatera dan Kalimantan”, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (22/8).
“Setidaknya pemetaan politik ini akan mengintegrasikan permasalahan yang terkait juga dengan semua bidang di Ditjen Polpum seperti masalah ideologi, wawasan kebangsaan, ekonomi, sosial dan kebudayaan serta konflik sosial,” kata Soedarmo.
Dia berharap semua jajaran Kesbangpol mulai dari tingkat provinsi, dan kabupaten/kota sudah siap untuk menginput data sesuai dengan muatan aplikasi sistem informasi politik dalam negeri.
“Dari semua itu dibutuhkan kedisiplinan dalam tugas sehingga yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara,” pungkas Soedarmo. (Very)