INDONEWS.ID

  • Rabu, 30/08/2017 18:20 WIB
  • Mendagri : Unsur Legalitas Terbitnya Perppu Ormas Telah Terpenuhi

  • Oleh :
    • luska
Mendagri : Unsur Legalitas Terbitnya Perppu Ormas Telah Terpenuhi
Sidang MK.(Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Saat memberikan keterangannya dari pihak pemerintah dalam sidang lanjutan uji materi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan telah terjadi kekosongan hukum untuk menindak ormas memakai UU Ormas, kekosongan itulah yang pada akhirnya membuat pemerintah menerbitkan Perppu Ormas.

“Kekosongan hukum enggak bisa diatasi dengan membuat undang-undang, bisa-bisa lama. Tapi di sisi lain perlu kepastian untuk segera diselesaikan,” kata Tjahjo, di Gedung MK, Rabu (30/8/2017).

Baca juga : Akta Kematian Korban SJ-182 Bisa Dicetak Jarak Jauh Berkat Layanan Dukcapil Digital

Dikatakan Mendagri pemerintah percaya diri bahwa aspek legalitas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah terpenuhi.

Apalagi, lanjutnya, ada ormas yang teridentifikasi ingin mengubah dasar negara Pancasila. Pemerintah sebagai pendukung Pancasila, tentu tidak menginginkan dasar negara digantikan.

Baca juga : Masukan Mendagri untuk Calon Kapolri, dari Masalah Internal hingga Penegakan Hukum

“Paham yang bertentangan dengan Pancasila akan cepat nyebarnya, jadi ini sangat mendesak dan perlu perhatian khusus. Sayangnya, ada keterbatasan pada UU Ormas yang berlaku saat ini,” lanjutnya.

Dengan Perppu, maka ideologi negara Pancasila akan tetap terjaga. Para ormas yang berniat mengganti Pancasila pasti akan ditertibkan pemerintah.

Baca juga : Soal Calon Kapolri, Mendagri: Pak Sigit Itu Orangnya Cerdas dan Tegas

“Sarana yang paling cepat dan konstitusional adalah dengan Perppu. Pemerintah bisa cabut badan hukum ormas yang enggak sesuai dengan Pancasila, salah satunya HTI,” pungkasnya.(Lka)

 

Artikel Terkait
Akta Kematian Korban SJ-182 Bisa Dicetak Jarak Jauh Berkat Layanan Dukcapil Digital
Masukan Mendagri untuk Calon Kapolri, dari Masalah Internal hingga Penegakan Hukum
Soal Calon Kapolri, Mendagri: Pak Sigit Itu Orangnya Cerdas dan Tegas
Artikel Terkini
Awal Tahun 2021, BNN Berhasil Gagalkan Dua Kasus Penyelundupan Narkotika Sabu
Akta Kematian Korban SJ-182 Bisa Dicetak Jarak Jauh Berkat Layanan Dukcapil Digital
Di 2021 AMDI Bagi Kue Iklan & Sosialisasi Vaksin Ke Anggotanya
Masukan Mendagri untuk Calon Kapolri, dari Masalah Internal hingga Penegakan Hukum
Data Kemdagri dan Polri Sudah Terintegrasi, Permudah Ungkap Identitas Korban SJ-182 dengan Sidik Jari
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
faramir