Bengkulu, INDONEWS.ID - Keamanan dan stabilitas daerah di Provinsi Bengkulu dalam keadaan kondusif. Meski demikian, potensi-potensi konflik sosial harus tetap diwaspadai, sehingga bisa segera dikendalikan dan diantisipasi.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B08 Tahun 2017, yang diadakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, di ruang Raflesia kantor Sekretariat Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kamis (31/8).
Pelaksana Tugas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menginstruksikan agar komunikasi terus dilakukan, baik komunikasi internal Tim Terpadu, maupun komunikasi dengan masyarakat.
Evaluasi terhadap laporan maupun kinerja juga terus dilakukan, sehingga terbangun komunikasi internal yang informatif serta solutif.
"Bangun betul budaya intelijen dalam deteksi dan penanganan dini, terus membaur dan membangun komunikasi yang seefektif mungkin di tengah masyarakat. Bengkulu (tetap) kondusif," ujarnya seperti dikutip dari Media Center Pemprov Bengkulu.
Rohidin juga menyampaikan beberapa isu yang perlu dipantau, sehingga tidak berdampak pada stabilitas keamanan serta pembangunan yang sedang maupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, lanjut Rohidin, juga telah berkomitmen untuk memberikan penanganan yang cepat terhadap masalah maupun kejadian yang berdampak pada masyarakat luas.
"Meski melalui grup WA, komunikasi terus kita jalin. Selain berbagi informasi, soal penanganan juga biar lebih cepat," terangnya.
Pantau Beberapa Isu
Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Idham Malik memaparkan berbagai isu serta tindakan yang terus dilakukan bersama Tim Terpadu. Antara lain, isu beredarnya bibit palsu, kebakaran hutan juga perihal Perppu Ormas.
"Diskusi hingga sosialisasi di kampus-kampus dilakukan. Ini juga terlaksana dengan baik, meskipun tidak ada blow up melalui media," kata Idham Malik.
Kepala Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Farid Abdullah mengatakan, rakor periode 08 tersebut dilakukan untuk mengevaluasi laporan rencana aksi. Tak hanya itu, koordinasi juga dilakukan guna mengoptimalkan sinergitas dalam meningkatkan efektivitas penanganan gangguan konflik sosial terutama di Provinsi Bengkulu.
Rakor tersebut juga dihadiri beberapa Kepala OPD, perwakilan dari Polda dan Korem 041 Gamas serta Kejaksaan. (Very)