Jakarta, INDONEWS.ID - Konflik di Rakhine, Myanmar yang menimpa etnis Rohingya telah menjadi keprihatinan banyak pihak, seperti komunitas internasional, termasuk pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Namun, upaya menghentikan masalah yang dinilai kompleks tersebut membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Salah satu pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian konflik di Myanmar yaitu Indonesia.
“Etnis Rohingnya yang menjadi korban dari konflik di Rakhine Myanmar adalah etnis beragama muslim, maka wajar jika banyak pihak berharap Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim ikut berperan serta dalam penanganan konflik tersebut,” ujar analis terorisme alumnus Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, melalui siaran pers, Senin (4/9/2017).
Mahasiswa Doktoral Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini mengatakan, sejauh ini pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah melakukan peran signifikan dalam menangani krisis kemanusiaan tersebut.
“Saat ini Indonesia sudah melakukan peran yang signifikan dan baik secara langsung kepada korban konflik maupun tidak langsung melalui jalur diplomasi. Bantuan berupa obat-obatan, pembangunan sekolah bagi pengungsi diberikan pemerintah Indonesia kepada etnis Rohingnya yang menjadi korban di Myanmar,” kata Stanislaus.
Salain itu, langkah diplomasi juga dilakukan pemerintah Indonesia dengan mengirim langsung Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Myanmar. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri juga aktif melakukan diplomasi dan komunikasi dengan pihak-pihak internasional yang berpengaruh seperti Sekjen PBB dan Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan.
“Langkah yang telah dilakukan pemerintah ini dapat dirasakan langsung oleh korban konflik di Myanmar,” katanya.
Namun, langkah yang dilakukan pemerintah itu berbeda dengan tanggapan dan komentar sebagian warga. Mereka cenderung mendiskreditkan pemerintah tanpa didukung fakta di lapangan.
Selain itu, sebagian masyarakat justru menuntut pemerintah melakukan aksi yang “terkotak-kotak” pada identitas tertentu dengan asumsi bahwa konflik tersebut disebabkan oleh konflik antar agama.
Menjawabi hal tersebut, Stanislaus mengatakan, pemerintah sudah memiliki pengalaman luas dalam melakukan penanganan konflik. Karena itu, pemerintah mempunyai cara pandang yang lebih strategis dengan tetap mempertimbangkan faktor hubungan internasional.
Menurutnya, sebagai negara berpengaruh di Asia Tenggara, Indonesia sudah melakukan aksi-aksi strategis untuk membantu penanganan konflik di Myanmar. “Pertimbangan situasi regional Asia Tenggara dan situasi global dunia menjadi catatan penting pemerintah dalam bertindak. Tidak mungkin Pemerintah melakukan tindakan yang justru akan berdampak lanjutan,” jelasnya.
“Masyarakat harus bersyukur bahwa pemerintah Indonesia peduli terhadap konflik di Myanmar dan membantu dengan paradigma kemanusiaan yang universal, bukan terkotak-kotak dalam identitas tertentu,” pungkasnya. (Very)