Jakarta, INDONEWS.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 tidak perlu lagi mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu Serentak 2019. Karena itu, 12 parpol yang ada saat ini dan menjadi peserta pemilu 2014 lalu secara otomatis menjadi peserta pemilu pada pesta demokrasi nanti.
Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar mengatakan, adanya verifikasi ulang malah menghabiskan anggaran, karena alat ukur untuk verifikasi tersebut masih sama dengan sebelumnya.
“Kalau ada yang tanya, ini waktunya sudah cukup lama pasti ada yang berubah. Kami jawab, parpol bukan PT kosong yang tak ada aktivitasnya. Kantor masih beroperasi, jadi perlu verifikasi apalagi,” kata Bahtiar di Kantor Kemendagri, Kamis (7/9).
Saat ini, dia menjelaskan, terdapat 73 parpol yang mempunyai badan hukum. Apabila 61 parpol yang dinyatakan tak lulus verifikasi pada 2014 lalu, dan ingin berpartisipasi pada Pemilu 2019, maka wajib mendaftar dan diverifikasi kembali, tapi tidak dengan yang 12 parpol lainnya.
“Parpol yang lolos verifikasi kan ada 12 partai, mereka ini enggak perlu verifikasi lagi. Sudah lulus masak diuji lagi dengan alat ukur sama,” tambah Bahtiar.
Selain itu, Bahtiar juga optimistis kalau adanya uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait beberapa pasal di UU Pemilu tak akan menganggu tahapan-tahapan yang sedang disiapkan KPU. Namun, diakuinya, perlu percepatan peradilan untuk klausul soal verifikasi parpol
“Karena proses verifikasi ini kan berlangsung pada Oktober, jadi harus cepat proses peradilannya. Namun saya kira secara keseluruhan tidak menganggu,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta parpol menyiapkan syarat verifikasi peserta Pemilu 2019. Anggota KPU Hasyim Asyari mengungkapkan, parpol harus memasukkan (input) data sebelum mendaftar. Pendaftaran resmi dibuka pada 3 Oktober 2017. (Very)