INDONEWS.ID

  • Minggu, 24/09/2017 18:53 WIB
  • Anggota DPR: Pangalima TNI Bikin Bingung

  • Oleh :
    • hendro
Anggota DPR: Pangalima TNI  Bikin Bingung
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin

 Jakarta, INDONEWS.ID -  Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, TB Hasanuddin menilai, pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo terkait dengan adanya import ilegal 5 ribu pucuk senjata api yang dilakukan kelompok tertentu dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membingungkan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat luas .

Menurut  TB Hasanuddin, 5000 pucuk senjata api itu sama dengan kekuatan 4 sampai 5 batalyon tempur. Jadi, ucapan Panglima TNI soal masuknya ribuan senjata ilegal dapat menciptakan rasa tidak aman di masyarakat, mengingat peruntukan senjata itu tidak jelas. 

Baca juga : Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah

 "Kalau pengadaan senjata untuk TNI atau Polri itu legal dan jelas tercatat dalam anggaran Negara (APBN) . Nah, ini 5 ribu pucuk  senjata api ilegal,  siapa yang memesan ?  Untuk siapa ? Dan untuk apa ?,” kata TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/9/2017).

TB Hasanuddin  menabahkan,  bisa jadi  informasi yang disampaikan Panglima TNI  akurat , tapi sebaiknya  hal itu langsung dikordinasikan  saja dengan aparat kemanan dan institusi lainnya yang terkait dengan masalah keamanan negara.   

Baca juga : BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Sambas Terkait Pembentukan BPPD

"Menurut prosedur yang saya tahu, kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5 ribu pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden  Jokowi, sebaiknya dikordinasikan dulu dan di cross check dengan aparat lain, seperti, Menhan , Kapolri, Kepala BIN, dan Menkopolhukam. Kalau perlu dilaporkan  langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum", ungkap TB Hasanuddin.

Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati  lagi dalam merilis  berita sensitif , terlebih lagi yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. "Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat . Kalau benar ada ancaman ya diselesaikan!" pungkas TB Hasanuddin. (hdr)

Baca juga : Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Artikel Terkait
Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah
BNPP Terima Audiensi DPRD Kabupaten Sambas Terkait Pembentukan BPPD
Siapkan Penyusunan Peraturan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, Delegasi Baleg DPR RI Berdiskusi dengan Pemerintah Kenya
Artikel Terkini
Strategi Implementasi "Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila", Menyemai Nilai Kebangsaan di Tengah Tantangan Zaman
Satgas Yonif 742/SWY Perkenalkan Ecobrick Kepada Para Murid Di Perbatasan RI- RDTL
The International Awards 2024, Pj Bupati Maybrat Dapat Penghargaan dari Seven Media Asia
Pj Sekretaris Daerah kabupaten Maybrat Turut Kunjungi Kampung Ayata dan Aisa
Gunungapi Ibu AWAS, Desa Sangaji Nyeku Diminta Dikosongkan
Tentang Kami | Kontak | Pedoman Siber | Redaksi | Iklan
legolas