Jakarta, iNDONEWS.ID- Menyikapi himbauan Presiden Jokowi soal TNI tidak boleh berpolitik, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar himbau kepada TNI juga seharusnya disampaikan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung.
Menurut Fadli, Kepolisian dan Kejaksaan justru lebih banyak memiliki keterlibatan dalam politik. Antara lain, soal proses hukum terhadap kasus ujaran kebencian.
"Harusnya Presiden kalau mengimbau pada Polri hal yang sama. Pada aparat Kejaksaan Agung hal yang sama. Jadi, jangan hanya pada TNI saja. Imbau juga pada Polri dan Kejaksaan jangan berpolitik, apalagi untuk kepentingan parpolnya,” kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini Jakarta, Sabtu (7/10/2017).
Bahkan, Fadli menilai, Polri lebih cepat menindak pihak-pihak yang mengkritisi pemerintah, dengan dalih pidana. "Polisi lebih banyak follow up terhadap yang mengkritisi pemerintah, yang sebaliknya tak dilakukan. Yang berpolitik bukan TNI," ujar Fadli.
Sebelumnya, di acara HUT TNI ke-72 di Cilegon Kamis lalu, Presiden Joko Widodo TNI tidak boleh berurusan dalam hal politik praktis. Karena TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak kepentingan politik sempit dan tidak masuk kancah politik praktis.(hdr)