Jemput Revolusi 4.0, Budiman Sudjatmiko Dorong Pemuda Kendalikan Pemerintah Desa

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Umum inovator 4.0 sekaligus anggota DPR RI PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko, mendorong pemuda Indonesia untuk memegang kendali penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa. Pemuda Indonesia diharapkan menjadi penggerak pemerintahan desa untuk menjemput revolusi 4,0. Hal ini ia sampaikan pada seminar nasional dengan tema `Bebersih BUMN dari Radikalisme dan Korupsi, Benahi Bumdes Menjadi Perusahaan Big Data Centre Desa`, di Jakarta, Senin,(12/08/2019) kemarin. 

"Orang muda harus menjadi bagian dari pemerintahan desa untuk menggerakan pembangunan tingkat desa," kata Budiman.

Budiman menjelaskan, ada perbedaan pemerintahan desa sebelum UU Desa diterapkan. Sebelum UU Desa, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan lebih untuk mengelola pemerintah desa. Setelah UU Desa ada, pemerintah desa memiliki kewenangan jauh lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.

Dengan adanya UU Desa, kata Budiman, pemerintah desa tidak mengalami kendala dari segi ketersediaan dana pembangunan. Dana untuk pembangunan desa dialokasikan langsung oleh negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(APBN). Pengelolaan Dana tersebut juga langsung diberikan kepada pemerintah desa setempat.

"Dana Desa jadi menarik karena dana desa bisa dijadikan modal sosial menggerakkan pembangunan di desa," jelasnya.

Dana Desa yang ada, jelas Budiman, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur dasar desa. Dana Desa juga bisa dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat  demi meningkatkan sumber daya manusia di desa. Pada titik ini, lanjut Budiman, pemuda mesti bisa mengambil peran untuk memberikan pendampingan terhadap masyarakat. 

Lebih lanjut Budiman menjelaskan, UU Desa sebenarnya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa Desa menjadi penggerak utama pembangunan di Indonesia. Pembangunan mesti dimulai dari Desa. Karena itu, politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan agar Desa harus terhindar dari masalah radikalisme dan intoleransi.

Masalah radikalisme, menurutnya, sangat rentan terjadi pada kelas menengah profesional yang tidak mau bersaing dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelas menengah profesional ini adalah mereka-mereka yang tidak terlatih untuk bersaing pada era industri. Karena itu, ia berharap, pemuda mesti menjadi penggerak pembangunan di desa agar mencegah menyebarnya radikalisme.

"Orang desa yang rentan dengan masalah radikalisme adalah kelompok menengah profesional" jelasnya.

Ia juga berharap, pemuda bisa melihat desa sebagai tempat untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang bisa dikelola di desa antara lain Badan Usaha Milik Desa.(Bumdes). Karena itu, pemuda mesti bisa melihat desa sebagai peluang baru untuk menjemput revolusi 4.0.*(Marsi)