Nasional

Jika kita dapat berandai-andai, mungkin saja damage yang diderita rakyat Indonesia akibat pandemi virus corona tidak akan sebesar saat ini jika IKN dan pusat pemerintahan terpisah dari pusat perekonomian.

Saat ini tidak ada urgensinya untuk diberlakukannya status darurat sipil. Negara tidak sedang menghadapi ancaman pemberontakan atau ancaman politik yang berbahaya.

Proses penyusunan omnibus law menghasilkan suatu UU yang tidak hanya memenuhi syarat formil dan materil saja, tetapi makna filosofis dari suatu UU yakni nilai keadilan, kepastian, ketertiban hukum, dan kemanfaatan.

Tim Kesehatan Kolinlamil banyak terlibat dalam Satgas yang terkait dengan operasi kemanusiaan, mulai Operasi SAR AirAsia QZ 8501 tahun 2015, pesawat Lion Air JT 610 Jakarta – Bangka Belitung yang jatuh di perairan Tanjung Karawang tahun 2018, Satgas pemulihan bencana Lombok 2018 dan pemulihan bencana gempa bumi serta tsunami di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan arahan agar pemerintah daerah menjamin perlindungan terhadap petugas medis dalam penanggulangan COVID-19 di wilayahnya.

Menurut Arteria, rencana penerapan kebijakan darurat sipil akan menempatkan polisi saling berhadap-hadapan dengan Kepala Daerah yang sedang berjuang mencegah dan mengatasi masalah virus corona. 

Upaya pertama yang dilakukan Pemerintah Desa berkaitan dengan pencegahan virus corona adalah pembentukan relawan tingkat desa.

Saya termasuk yang tak sepakat dengan opsi keadaan darurat sipil. Kalau Presiden Jokowi ingin memperluas  dan memperketat isolasi fisik dan sosial, atau meningkatkan disiplin masyarakat, itu kebijakan yang baik.

Saat ini yang dibutuhkan bukan darurat sipil. Tapi meliburkan buruh dari perusahaan, untuk mendisiplinkan sosial distancing sebagaimana yang dimaksud pemerintah, dengan tetap membayar upah dan THR  buruh secara penuh 100%.

Tok! Pilkada Ditunda, Anggaran Dialihkan untuk Corona

Keuskupan Agung Pontianak (KAP) dan GP Anshor menggalang dana dan akan menyalurkan langsung kepada warga yang terdampak wabah Covid-19 atau virus Corona. Gerakan tersebut mengusung jargon “Indonesia Peduli dan Bersatu”.

Menurut Natalius, rencana penetapan status darurat sipil yang akan diambil oleh pemerintah, tidak akan membebaskan masyarakat dari bahaya virus corona.

Dalam “perang” melawan virus corona Covid-19 yang penyebarannya semakin meluas di Indonesia berbagai opsi harus disiapkan termasuk opsi melakukan karantina wilayah secara selektif.