Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative(TIDI) Arya Sandhiyudha.(Foto:IST)
Jakarta,INDONEWS.ID -Direktur Eksekutif The Indonesian Democracy Initiative(TIDI) Arya Sandhiyudha mendorong Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah Papua dan Papua Barat hingga tuntas. Penyelesaian masalah Papua mesti bermuara pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Papua. Jakarta, Minggu,(15/09/2019)
Arya mengakui, langkah cepat Presiden Jokowi mengundang tokoh-tokoh dari Papua ke Istana setelah konflik yang berlangsung beberapa hari, merupakan langkah yang tepat. Namun,ia menegaskan, langkah ini mesti dibarengi dengan tindakan konkret agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah pusat di Papua.
"Pertemuan sejumlah Tokoh Papua dengan Presiden Jokowi di Istana Negara yang diakhiri dengan persetujuan atas 10 permintaan rakyat Papua – salah satunya pembangunan Istana Negara di Papua – harus dipahami sebagai upaya soft diplomacy atau pendekatan yang sangat manusiawi dalam meng-counter isu rasismeyang sempat memicu konflik," kata Arya dalam keterangan tertulisnya.
Ia kemudian menjelaskan, masalah Papua saat ini telah menjadi bahan disukusi di masyarakat maupun di kalangan akademisi serta politisi di Senayan. Karenanya, pemerintah pusat sedapat mungkin merumuskan solusi yang teapt dan segera sehingga Papua tetap menjadi bagian yang utuh dari NKRI.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ada empat isu besar yang seharusnya menjadi besar dari pemerintahan Jokowi serta masyarakat Indonesia pada umumnya. Masalah-masalah menuntut perhatian dan kehadiran penuh pemerintah untuk menyelesaiakannya.
Masalah pertama yakni isu identitas yang sering kali menjadi pemicu konflik di Papua serta wilayah lainnya di Indonesia. Masalah kedua yakni masalah Hak Asasi Manusia yang seharusnya menjadi perhatian penuh dari pemerintah Indonesia terutama di Papua.
Selain itu, jelas Arya, ada juga masalah ekonomi dan politik. Masalah ini sering berjalan beriringin karena sering hasil pemilihan umum tidak memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.
"Langkah Presiden Jokowi menggencarkan pembangunan fisik di Papua tentu perlu juga diapresiasi.
Namun, proses pembangunan fisik tersebut jika tidak diiringi dengan manajemen persepsi yang baik, maka dapat berpotensi menjadi kontraproduktif dengan hasil yang dicita-citakan," jelasnya.
Ia menawarkan beberapa pendekatan untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas. Pendekatan tersebut antara lain perception management(manajemen persepsi) yang merangkup tiga dimensi pendekatan, yakni enemy-centricapproach (pendekatan yang berpusat pada musuh), development-centric apporach
(pendekatan yang berpusat pada pembangunan), dan international centric approach (pendekatan yang berpusat pada internasional).
"Pendekatan-pendekatan ini bisa secara efektif memutus persepsi baik para penduduk Papua secara umum kepada pemberontak yang mengangkat isu Papua Merdeka," tutupnya.*