Bambang Soesatyo Sebut Radikalisme Nyata Ada di Indonesia

Jakarta, INDONEWS.ID - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat(MPR), Bambang Soesatyo(Bamsoet) menyebutkan, bahaya radikalisme itu nyata di Indonesia. Radikalisme ini muncul dari sikap intoleran terhadap sesama yang dianggap berbeda di lingkungan masyarakat.

Menurut Bamsoet, mereka yang sering melakukan tindakan intoleran dan berujung pada aksi radikalisme, sebenarnya tidak boleh ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara Pancasila yang selalu memberi rasa hormat terhadap segala bentuk perbedaan di masyarakat.

"Orang -orang intoleran itu nyata adanya, mereka adalah sekelompok orang yang sangat mungkin membawa paham radikalisme yang jelas tidak mencerminkan kepribadian Pancasiala, atau kepribadian yang Pancasilais. Karena salah satu nilai utama Pancasila adalah tenggang rasa dan menghormati perbedaan," kata Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional `Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila`, yang diadakan SETARA Institute, di Jakarta, Senin (11/11/19) kemarin.

Bamsoet kemudian menjelaskan, temuan dari SETARA Institute merupakan salah bukti nyata dari adanya bibit radikalisme berupa perbuatan intoleransi yang berkembang di masyarakat umum maupun di lingkungan pendidikan. Temuan SETARA memperlihatakan adanya sekelompok masyarakat secara nyata ingin menggantikan Pancasila.

"Temuan SETARA Institute sungguh membuat kita tersentak. Survei SETARA Institute pada tahun 2016 di DKI Jakarta dan Bandung Raya terhadap 171 SMA Negeri menunjukkan terjadinya persoalan serius pada sisi toleransi siswa. 4,6 persen responden mendukung organisasi tertentu yang melarang pendirian rumah ibadah; 1 persen responden setuju terhadap gerakan ISIS; 11 persen responden setuju jika Indonesia dibangun berdasarkan khilafah; dan 5,8 persen setuju mengganti Pancasila sebagai dasar negara," jelansya.

Masalah Radikalisme Perlu Solusi Konkret

Masalah radikalisme, menurut Bamsoet, perlu diberikan solusi konkret oleh pemerintah atau pengambil kebijakan. Perlu adanya pemetaan masalah secara menyeluruh sehingga solusi atas masalah tersebut dapat dirumuskan dengan baik.

Ketua MPR ini menjelaskan, secara kelembagaan MRP telah menyepakati ada mata pelajaran Pancasila di semua jenjang pendidikan nasional, mulai dari TK hingga Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengajarkan kepada generasi muda Indonesia tentang toleransi dan sikap menerima perbedaan.

"Kita di MPR sudah menyepakti mata pelajaran pancasila di semua jenjang pendidikan nasional," ungkapnya.

Politisi Golkar ini menegaskan, bangsa Indonesia mesti mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila mampu menyatukan segala bentuk keragaman Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

"Bangsa Indonesia mesti harus bangga memiliki pancasila sebagai ideologi yang mengikat bangsa Indonesia yang begitu besar, Pancasila adalah konsesus nasional yang dapat diterima oleh semua kalangan dan kelompok masyarakat di Indonesia," ungkapnya.

Ia juga menegaskan, pemerintahan Jokowi memiliki komitmen untuk memperkuat dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintah telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIP) dan lembaga MPR siap bekerjasama untuk membumikan Pancasila di masyaarakat.

"Pemerintah sudah membentuk badan khsuus yang bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila(BPIp) berdasarkan Perpres No. 7 tahun 2018, hal ini menukkjukan komitmen Presiden Jokowi dalam menjaga ideologi bangsa," pungkasnya.*