Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, lima tahun ke depan, dirinya sudah tidak ada beban, karena sudah tidak bisa mencalonkan lagi. Karena itu, ia berjanji akan melakukan apa pun yang terbaik untuk negara.
“Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban, saya sudah enggak bisa mencalonkan lagi. Jadi apa pun yang paling baik, terbaik untuk negara, akan saya lakukan,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2019, di Shangri-La, Kota BNI, Jakarta Pusat, Kamis (9/5) pagi.
Sebelumnya terkait dengan reformasi birokrasi dan penyederhanaan perizinan, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa pemerintah akan segera memulai menutup lembaga-lembaga yang tidak diperlukan, yang tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi yang riil kepada negara. “Banyak-banyakin biaya, banyak-banyakin anggaran,” ujar Presiden seperti dikutip setkab.go.id.
Daerah, menurut Presiden, harus juga begitu, sama. Ia menambahkan bahwa semakin simpel organisasi, semakin sederhana organisasi, akan semakin cepat berlari, akan semakin fleksibel kita memutuskan sebuah kebijakan, karena perubahan global sekarang hampir setiap hari berubah-ubah secara cepat.
“Hati-hati, jangan rutinitas, jangan pola-pola lama, tradisi-tradisi lama, diteruskan-teruskan. Setop. Kita harus berhenti,” tegas Presiden.
Semuanya Ruwet
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengemukakan, kita ini lebih dari 20 tahun tidak bisa menyelesaikan yang namanya defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Hal ini menurutnya karena masalah ekspor dan investasi di Indonesia tidak bisa kita selesaikan dengan baik.
Terkait dengan investasi, Presiden Jokowi menilai, masalah perizinan yang berbelit-belit baik di pusat maupun di daerah, baik di provinsi, di kabupaten, di kota, belum ada penyelesaian yang betul-betul sangat drastis.
Ia menunjuk contoh, tiap hari 5 tahun lalu, 4 tahun yang lalu, berbondong-bondong investor datang, berbondong-bondong ingin investasi. Tapi yang menetas, sambung Presiden, dapat dikatakan sangat kecil sekali.
“Orangnya datang, datang, datang, ingin, ingin, ingin, tapi tidak netas, karena kita tidak bisa mengeksekusi dan merealisasikan,” ujar Presiden seraya menunjuk contoh pembangkit listrik, baik tenaga uap, angin, panas bumi, semuanya ruwet.
“Lima tahun yang lalu, saya cek betul berapa izin di situ, 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya mengurus izin, enggak mungkin yang namanya tiga tahun. 259 izin, siapa yang kuat? Kalau dimasukkan koper bisa 10 koper izinnya,” terang Presiden seraya mengingatkan, dulu sebenarnya bukan izin hanya merupakan syarat, tapi berubah jadi izin. Sebelumnya, tambah Presiden, hanya rekomendasi dari kantor ini, berubah jadi izin.
Diakui Presiden, jika saat ini sudah dipotong menjadi 58 izin, dari 259 jadi 58. Tapi Presiden menilai, 58 itu juga masih kebanyakan. Harusnya, menurut Presiden, maksimal 5 cukup.
Apalagi, lanjut Presiden, Indonesia masih kekurangan listrik. Ia menambahkan bahwa ada investasi yang mau bangun listrik, kok enggak bisa dijemput dengan baik, dieksekusi dengan baik. “Masih 58 izin meskipun sudah kita potong. Nanti tepuk tangan, Bapak/Ibu, dan Saudara-saudara, kalau izinnya sudah di bawah 5,” tutur Presiden Jokowi. (Very)