Daerah

CBA: RABPD 2018, Anggaran "Pesta Kemenangan" Anies-Sandi

Oleh : very - Kamis, 23/11/2017 12:52 WIB

Pesta kemenangan Anies-Sandi usai pelantikan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. (Foto: Kricom.id)

Jakarta, INDONEWS.ID - Ada banyak alokasi anggaran yang dipertanyakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 yang akan digunakan pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Selain dana fantastis Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang naik 12 kali lipat dari anggaran sebelumnya, juga muncul anggaran untuk pembelian parfum yang mencapai Rp.350 juta. Selain itu, anggaran kolam air mancur sebesar Rp.620 juta.

Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, anggaran yang terdapat dalam RAPBD 2018 itu sepertinya tidak dimaksudkan untuk memecahkan persoalan, tetapi lebih mirip dengan anggaran untuk sebuah pesta kemenangan.

“Anggaran RAPBD 2018 bukan sebuah anggaran untuk memecahkan persoalan DKI Jakarta. Tetapi anggaran yang saat ini sedang dibahas dan disusun, seperti sedang membuat anggaran untuk sebuah pesta kemenangan karena sudah menang dalam pilkada,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis (23/11/2017).

Karena anggaran itu dipertuntukkan bagi sebuah pesta, Uchok mengatakan tidak heran banyak program aneh dalam RABPD 2018 itu.

“Oleh karena ini anggaran sebuah pesta, maka program program dibuat aneh-aneh untuk mendukung pesta kemenangan, seperti adanya anggaran parfum sebesar Rp.350 juta biar ruangnya, pada wangi wangi. Kemudian, anggaran kolam air mancur sebesar Rp.620 juta agar para peserta pesta enak-enak dan nyaman sambil ngrobrol di tepi kolam,” ujarnya.

Terkait anggaran TGUPP yang mencapai Rp 28,99 miliar untuk 73 anggota tim, Uchok mengatakan, anggaran tersebut seperti diperuntukkan bagi panitia sebuah pesta.

“Anggaran untuk tim gubernuran sebesar Rp.28 miliar untuk 73 orang ini, anggap saja mereka ini sebagai panitia sebuah pesta untuk merayakan kemenangan pilgub 2017,” ujarnya.

Uchok mengatakan, dana operasional tim gubernur biasanya dialokasikan untuk membantu kinerja kepala daerah seperti membeli bermacam-macam kebutuhan rumah dinas kepala daerah, kantor gubernur, transportasi, dan bantuan seperti bantuan sosial, karangan bunga, dan lain lain.

Dia mengatakan, gaji tim gubernur sebaiknya diambil dari dana operasional gubernur, dan bukan dari sumber lain.  

“Jadi kalau saat ini gaji tim gubernur tidak bersumber dari dana operasional, maka hal ini akan menjadi persoalan, seperti saat ini banyak program dan anggaran yang aneh-aneh,” pungkasnya. (Very)

Artikel Terkait