IPW Soroti Pengangkatan Pati Polri Jadi PLT Gubernur Jabar

Jakarta, INDONEWS.ID - Dilantiknya jenderal polisi menjadi plt Gubernur Jawa Barat bisa berdampak pada kekalahan total terhadap sejumlah perwira tinggi purnawirawan Polri yang ikut Pilgub di sejumlah daerah. Demikian dikatakan Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane.

Menurut Neta, dari penelusuran pihak Ind Police Watch (IPW) di sejumlah daerah dimana Pati Polri ikut Pilgub muncul kesan kekecewaan terhadap kepolisian yang dinilai sangat arogan mengambil jatah birokrat sipil Depdagri. 

Berbagai kelompok masyarakat yang ditemui menegaskan, Polri makin arogan dan tidak profesional, sehingga mereka khawatir jajaran kepolisian tidak akan netral dalam pilgub 2018, terutama di daerah yang diikuti pasanhan calon dari kepolisian.

Bahkan, kata Neta, kelompok kelompok masyarakat yang ditemui tersebut mengaku tidak akan memilih pasangan cagub dari kepolisian. Jika hal ini terjadi dikhawatirkan akan berdampak negatif pada sejumlah Pati Polri yang ikut Pilgub 2018.

" Mereka sudah bekerja keras berbulan bulan tapi hasilnya sia sia karena kalah akibat adanya aksi "pemaksaan" Pati polri menjadi plt Gubernur Jabar," ujar Neta dalam keterangan tertulisnya kepada INDONEWS, Selasa (19/6/2018).

Seharusnya, kata Neta, dalam proses Pilkada Polri jangan mau ditarik tarik elite tertentu ke wilayah yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar UU Polri segala. 

Ada pun keterlibatan purnawirawan pati Polri dalam Pilkada 2018 sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mengukur kepercayaan publik terhadap Polri. 

Tapi akibat ada kasus plt Gubernur Jabar ini, Neta menilai, semua polisi yang ikut Pilgub bakal keok dalam pertarungan, sehingga target tolok ukur itu tidak bisa tercapai.

IPW sangat menyayangkan jika Polri membiarkan dirinya ditarik tarik ke wilayah politik praktis oleh elit tertentu. Termasuk membiarkan patinya dijadikan plt gubernur di Jawa Barat.

" Hal itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pada Polri," ungkap Neta.

Sebagai institusi penegak hukum, tambah Neta, Polri harusnya konsisten menegaskan bahwa penunjukan patinya sebagai plt gubernur adalah tindakan yang melanggar undang2 kepolisian dan ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana Polri bisa dipercaya jika elitnya membiarkan institusinya melanggar undang undangnya sendiri.

Publik memang tidak berdaya menghadapi pemaksaan Pati Polri menjadi plt Gubernur Jabar. Tapi publik sepertinya akan melakukan perlawanan, dengan cara tidak akan memilih pasangan polisi dalam Pilgub 2018. 

Fenomena inilah yang terekam IPW sehari setelah muncul polemik plt Gubernur Jabar. Akibat lainnya, publik menilai Polri semakin tidak profesional, netralitasnya diragukan dan Polri sudah ikut ikutan main politik politikan dan situasi ini menjadi ancaman tersendiri bagi keamanan Pilkada 2018.

" Bagaimana pun manuver yang melibatkan Polri dalam kasus plt Gubernur Jabar akan membuat berbagai pihak merasa kesal dan bukan mustahil mereka bermanuver untuk mempermalukan kepolisian," tambah Neta. (Hdr)