Calon Walikota Bekasi H Rahmat Effendi bersama istri nomer urut 1 nyoblos di TPS 01 Kelurahan.(Indonews.id/Luska)
Jakarta, INDONEWS.ID - Pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 Juni 2018, berjalan kondusif, aman dan tertib. Namun demikian, masih saja ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki di kemudian hari, khususnya untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak.
Sekjend Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) Girindra Sandino mengatakan, dalam pemantauannya, ada beberapa temuan yang menarik.
Pertama, animo masyarakat pada Pilkada kali ini kurang menunjukkan kegairahannya, seperti di daerah Jawa Tengah Boyolali, Depok Jawa Barat, dan di daerah-daerah lainnya.
“Menurut pemantau kami, yang menanyakan kepada warga serta petugas, hal ini dapat dimaklumi karena banyak yang belum pulang mudik. Namun di daerah Semarang, banyak warga yang belum mengetahui kapan pemungutan suara Pilkada dilaksanakan, karena minimnya sosialiasi dari penyelenggara. Hal ini tentu bisa berdampak pada rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak kali ini, prediksi rata-rata kehadiran pemilih berkisar di bawah 60 persen,” ujarnya.
Kedua, mengenai profesionalisme yang minim, ketidakpahaman serta kelalaian penyelenggara tingkat bawah, yakni KPPS. Di Sumatera Utara banyak penyelenggara tingkat bawah tidak memahami SE 574, serta tidak konsistennya aturan soal daftar pemilh. Di Semarang, Petugas KPPS pun masih bimbang terkait jumlah lobang pada pilihan kotak terkait sah atau tidaknya pencoblosan.
Hal ini ditengarai minimnya SDM pada tahapan bimtek yangg diselenggarakan oleh penyelenggara PemiluKada yakni KPUD Jateng beserta KPUD Kab/Kota. Di Boyolali Boyolali masih ada kekeliruan dalam penulisan berita acara C1.
Ketiga, menurut Girindra, khusus di Jawa Tengah, mengemuka beberapa masalah seperti ketidakpahaman KPPS dalam mengadministrasikan Form C1 - C7 KWK, Stiker APK disekitar TPS tidak dibersihkan, Pemilih DPtb yang kehilangan Hak Pilihnya karena Kehabisan Suara, Pemilih yang menjadi Pasien pada rumah sakit Kehilangan Hak pilihnya karena dilayani Pemungutan suaranya hanya sampai pukul 13.00 dan lain-lain.
Keempat, terkait politik uang yang masih ditemukan, seperti di Mojokerto, Jawa Timur pelaku politik uang ditangkap panwas, karena kurangnya bukti dan saksi, pelaku dilepaskan.
“Terkait logistik di Purwotengah, masih di Kota Mojokerto yang menanungi LAPAS, kekuarangan surat suara 300, karena keterlambatan pemberian NIK dan Nomor Kartu Keluarga penghuni Lapas sesuai permintaan PPS, walau masalah tersebut bisa teratasi. Semenara di Cirebon terjadi kehilangan surat suara yang masih dalam proses pencarian, serta partisipasi di Cirebon diprediksi 65%, dari target Pemprov 75%,” ujar Girindra.
Kelima, di Bogor terkait dengan pemilih ganda (identitas ganda) dan dapat masuk mengunakan hak pilihnya. Kemudian banyak ditemukan kelebihan pemilih per TPS dengan jumlah pemilih 700 orang, sedangkan dalam aturan per TPS maksimal 300 orang. Terkait logistik hingga bilik suara dari karung plastik, yang menyebabkan kerahasian pemilih tidak terjaga, karena dapat terlihat saat pemilih mencoblos.
Sementara masih terkait logistik kasus Parung Bogor, Jasinga dan Banten. Ketidaksiapan dalam mendistribusikan peralatan sesuai dengan ketentuan. Ada yang kotaknya pakai gambus. Terkait data kependudukan ditemukan berbeda dengan alamat tempat tinggal pemilih, warga yang memiliki KTP DKI Jakarta terdaftar memilih di Bogor. Kasus ini juga banyak terjadi di daerah –daerah lain.
Keenam, namun demikian secara umum kasus politik uang jarang sekali ditemukan atau mengalami penurunan, hanya kasuistik saja. “Artinya Pilkada Serentak kali ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kematangan dan kedewasaan berpolitik untuk menolak suap atau politik uang. Tentu hal ini merupakan kemajuan bagi demokrasi di Indonesia, khususnya pelaksanaan kontestasi demokrasi yang bersih,” ujarnya.
Serikat Kerakyatan Indonesia (SAKTI) mengapresiasi tugas penyelenggara (KPU dan Bawaslu) Pilkada Serentak, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pihak keamanan serta segenap pemangku kepentingan, pegiat pemilu dan aktivis pro demokrasi yang ikut mensukseskan jalannya proses pemungutan suara Pilkada Serentak.
“Walau ke depan masih banyak yang perlu diperbaiki, seperti pendistribusian logistik, pengiriman C6 tepat waktu kepada pemilih, banyaknya surat suara yang rusak, kekurangan surat suara seperti yang terjadi di Beji Depok yang diatasi dengan mengambil surat suara di TPS terdekat untuk mengatasi kekurangan tersebut kemudian ketidakpahaman jajaran petugas tingkat bawah, serta minimnya animo politik masyarakat,” pungkasnya. (Very)
