Politik

Tim Hukum BPN: Kami Tidak Berikan Bukti Abal-abal

Oleh : very - Rabu, 29/05/2019 22:47 WIB

Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon Nomor Urut 02 Bambang Widjojanto (tengah) bersama penanggung jawab tim hukum Hashim Djojohadikusumo (kanan) dan anggota tim hukum Denny Indrayana (kiri) melakukan pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24-5-2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

 

Jakarta, INDONEWS.ID -- Anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Nicholay, mengatakan pihaknya tidak memberikan alat bukti "abal-abal" dalam melakukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tidak memberikan alat bukti abal-abal karena yang kami berikan adalah alat bukti yang valid," kata Nicholay di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (29/5).

Dia mengatakan hal itu untuk menjawab keraguan beberapa pihak bahwa BPN minim alat bukti karena informasi hoaks sangat banyak.

Menurutnya, pihaknya selama ini diberitakan bahwa hanya membawa hanya 51 bukti ketika menyampaikan gugatan di MK, padahal itu hanya sebagai pengantar saja.

"Sebanyak 51 itu dimaksudkan hanya pengantar, sebagai prasyarat bisa mendaftar di MK," ujarnya.

Tim Hukum BPN sudah dibagi menjadi tiga bagian sehingga segala upaya hukum dilaksanakan. Namun, dia enggan menjelaskan lebih perinci.

Menurut dia, tiga bagian Tim Hukum BPN itu akan melakukan segala upaya hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan untuk memberikan kepastian hukum.

"Kami juga ingin supaya hak-hak suara masyarakat yang telah diberikan kepada Prabowo-Sandi itu tetap terjaga dan tidak dicurangi, tidak dicuri. Betul-betul hak konstitusional dan hak asasi manusia yang harus kami perjuangkan dan pertahankan," pungkasnya. (Very)

 

Artikel Terkait