Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir (Foto: Fajar.id)
Jakarta, INDONEWS.ID - Selama lima tahun terakhir ada dua hal utama yang ditargetkan DIKTI yakni memperbaiki sistem birokrasi dan layanan online dengan meningkatkan akuntabilitas anggaran dan efisiensi layanan masyarakat melalui sistem online.
Hal itu dikatakan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir di Gedung D Kemenristekdikti, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (18/10).
"Kita lihat dari sistem birokrasi yang ada di Kemenristekdikti, dulu kita di Kemenristekdikti mengurusi birokrasi itu saya ditugasi untuk menggabungkan Kementerian Riset dan Teknologi dan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," ucap Nasir
Nasir bersyukur, kerja kerasnya tersebut berbuah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan tahunan mereka. Padahal sebelumnya menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
Setelah mendapat opini WTP, Nasir kemudian fokus memangkas waktu dan biaya tidak langsung dalam pelayanan penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan yang ingin kembali ke Indonesia.
"Dalam hal untuk mengurus penyetaraan ijazah bagi teman atau saudara kita yang sudah studi lanjut di luar negeri, dulu pulang untuk penyetaraan ijazah, mereka harus datang ke Kemenristekdikti di Jakarta, habis uangnya. Tapi untuk hal ini saya minta lakukan online melalui PINTU, yaitu Pusat Informasi dan Pelayanan Terpadu. Ini sekarang bisa online dengan cepat," jelasnya.
Perbaikan layanan online ini juga diterapkan untuk pendaftaran guru besar atau profesor.
"Apa yang perlu diperbaiki? (Solusinya) dari online saja. Alhamdulillah berhasil di tahun 2016. Dengan sistem online kita lakukan, maka pengurusan guru besar dan rektor kepala cukup waktu maksimum 45 hari dari 2 tahun selama ini tidak selesai. Alhamdulillah ini perubahan yang begitu cepat," ucap Nasir.
Jumlah publikasi ilmiah Indonesia pun sudah mencapai peringkat pertama di ASEAN pada 2018. Yakni dengan jumlah 34.415 publikasi, mengalahkan Malaysia yang memiliki 33.419 publikasi karya ilmiah dan Singapura sebanyak 22.741.
Selain itu, pada 2017 Indonesia sudah mencapai peringkat pertama jumlah paten di ASEAN, yakni dengan jumlah sebanyak 2.271 paten. Pada 2018, Indonesia masih menjadi negara dengan paten tertinggi di ASEAN dengan jumlah paten sebanyak 2.841.
Selain inovasi dari perguruan tinggi, Kemenristekdikti juga turut mendorong masyarakat menggerakkan ekonomi Indonesia berlandaskan inovasi melalui program Calon Perusahaan Pemul Berbasis Teknologi (CPPBT) dan Perusahaan Pemul Berbasis Teknologi (PPBT).
Diharapkan PPBT yang sudah mature dengan omzet di atas satu miliar Rupiah dapat mempertahankan ekonomi Indonesia di tengah persaingan.
"Saya ingin meningkatkan produk inovasi dalam negeri. Kalai produk inovasi dalam negeri bisa meningkat, maka ekonomi Indonesia secara kompetitif akan semakin bersaing, tangguh dalam persaingan," tutur Nasir. *(rikardo).