Mantan Gubernur DKI Jakarta, saat ini menjadi Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat. (Foto:Kompas.com)
Jakarta, INDONEWS.ID - Mantan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, sistem yang mengatur tata kelola anggaran di Pemerintah DKI tidak mengalami masalah seperti yang dituduhkan oleh Gubernur DKI, Anies Baswedan. Persoalan anggaran Pemprov DKI yang mendapat respon negatif dari masyarakat karena masalah kemampuan Sumber Daya Manusia.
Menurutnya, jika ditemukan sistem yang dianggap masih keliru, dapat diperbaiki oleh instansi yang berhubungan langsung dengan tugas tersebut. Karena itu, setiap kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak bisa menyalahkan sistem.
"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita. Artinya, kalau itu semakin tertutup, semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit, dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," kata Djarot yang saat ini menjadi anggota DPR RI kepada media di Kompleks Parlemen, Jakarta,Kamis,(31/10/2019)
Lebih lanjut ia menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangat terbuka karena menggunakan sistem online yang memberikan kemudahan bagi masyatakat untuk mendapatkan segala informasi terkai dengan data-data pemerintahan. Karena itu, pemerintah merumuskan dengan benar jumlah anggaran sebelum disampaikan kepada masyarakat melalui sistem online.
"Jadi begini, kalau sistem yang salah, itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin," ungkapnya.
Ketua DPP PDIP ini menegaskan, sistem sekarang menuntut semua penyelenggara pemerintahan, baik pusat dan daerah, dituntut untuk terbuka, apalagi berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Pelayanan pemerintahan juga mesti terbuka terhadap segala koreksi yang akan disampaikan oleh masyarakat.
Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, tidak anti dengan kritik dari masyarakat. Kritik dari masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Ya harus (lebih transparan). Sebaiknya dibuka saja, dibuka. Kalaupun ada masukan-masukan dari siapa saja, ya terima saja. Tapi untuk warga masyarakat, nggak usah gaduh, nggak usah nyinyir, nggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," tutupnya.*