Klaim di Natuna Utara, China Sedang Menguji Menteri Baru Kabinet Jokowi

Jakarta, INDONEWS.ID -- Memanasnya isu Natuna Utara bisa jadi tidak lepas dari upaya China untuk mengetahui reaksi para menteri baru di kabinet Presiden Joko Widodo terkait klaim China di laut tersebut.

Hal itu diungkapkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (4/1).

“Satu hal yang perlu dipahami klaim China di Natuna Utara tidak akan pernah pupus sampai akhir zaman. Selama sembilan garis putus dan traditional fishing right dijadikan dasar klaim maka China akan selalu mempertahankan keberadaan fisiknya di Natuna Utara,” ujarnya.

Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China, menurut Hikmahanto, bisa jadi ditujukan untuk menguji wajah baru di kabinet Jokowi dan menguji soliditas kabinet.

Menurutnya, hal yang sama pernah dilakukan oleh China saat Presiden Jokowi baru beberapa tahun menjabat.

Ketika itu Presiden tegas tidak mengakui sembilan garis putus, bahkan menggelar rapat di KRI di perairan Natuna Utara.

Pertanyaannya bagaimana dengan muka baru saat ini menduduki di kabinet, mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP sampai ke Kepala Bakamla yang baru.

“Momentum inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia terkait Natuna Utara,” katanya.

Untuk menunjukkan komitmen ini, menurut Hikmahanto, ada baiknya para wajah baru di Kabinet melakukan peninjauan perairan di Natuna Utara dan menyelenggarakan rapat di KRI yang sedang berlayar di perairan tersebut.

Bila bentuk ketegasan seperti ini dilakukan maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. “Namun ini tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar,” ujarnya.

Ketegasan ini, kata Hikmahanto, tidak harus dikhawatirkan akan merusak hubungan persahabatan Indonesia dan China atau merusak iklim investasi pelaku usaha asal China di Indonesia.

“Banyak pengalaman negara lain yang memiliki sengketa wilayah namun tidak berpengaruh pada hubungan persahabatan dan investasi,” pungkasnya. (Very)