Nasional

DPD Minta Pemerintah Perhatikan Keselamatan Tenaga Kesehatan Selama Penanganan Covid-19

Oleh : Mancik - Kamis, 02/04/2020 08:16 WIB

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. (Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono meminta pemerintah memperhatikan keselamatan tenaga medis lapangan selama penanganan wabah virus corona. Permintaaan ini disampaikan, meninggat tenaga kesehatan merupakan orang yang berada paling depan menangani pasien terinfeksi virus corona.

Menurut Nono Sampono, dalam hal pencegahan dan penanganan wabah virus corona, tenaga kesehatan mesti dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Hal ini penting agar mereka terhindar dari resiko seperti infeksi virus corona.

"Menghimbau Pemerintah untuk menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai guna mengantisipasi kemungkinan dampak covid-19 yang lebih luas serta secara khusus memperhatikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga medis dilapangan," kata Nono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis,(2/04/2020)

Perkembangan wabah virus corona saat ini, tidak dapat diprediksi. Perkembangan kasus positif di Indonesia masih cenderung meningkat setiap hari.

Menyikapi kondisi seperti ini, kata Nono, pemerintah mesti memastikan ketersedian anggaran yang cukup. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan berbagai persiapan dan upaya,baik dalam bentuk pencegahan maupun penanganan terhadap wabah virus corona.

"Menghimbau Pemerintah agar tetap menyiapkan logistik dan dana yang cukup untuk mengantisipasi meluasnya dampak pandemic covid-19, serta secara khusus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah dalam bentuk bantuan langsung," ungkapnya.

Sementara itu,pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mendistribusikan sebanyak 349.000 alat pelindung diri bagi kebutuhan petugas kesehatan selama proses perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit. APD tersebut didistribusikan ke seluruh daerah sesuai dengan kebutuhan.

"349.000 APD telah terdistribusi dan akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan petugas kesehatan yang jadi lini terdepan penanganan Covid-19," kata Achmad Yurianto di BNPB,Rabu (1/04)

Data sementar pemerintah, terdapat 360 rumah sakit rujukan yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) atau pasien positif Covid-19.

Rumah sakit tersebut merupakan milik pemerintah dari unsur TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun milik swasta.

Selain itu, saat ini tidak kurang dari 5.000 petugas kesehatan diterjunkan ke tengah masyarakat untuk memutus mata rantai wabah Covid-19.

Mereka sekaligus mempelajari pola kesehatan dan penyakit serta faktor yang terkait di tingkat populasi penduduk berkaitan dengan Covid-19.

Para petugas kesehatan itu juga dilengkapi dengan 4.727 alat rapid test untuk pengecekan awal virus Covid-19 dan menemukan kasus positif dalam rangka mencegah penularan.

"Ini jadi komitmen bersama kita. Ini permasalahan serius yang harus ditangani secara terintegrasi dari semua pihak," tutup Yurianto.*

 

 

 

 

 

 

Artikel Terkait