Hadapi Krisis Covid 19, Mendagri Bangun Sinerji Pusat, Dunia Usaha dan Pemerintah Daerah

Jakarta, INDONEWS.ID -- Mendagri Tito Karnavian, pada Selasa (7/04/2020) menggelar rakor lewat teleconference bersama 497 Bupati, Walikota dan Sekretaris Daerah se-Indonesia dengan asosiasi dunia usaha seperti Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), KADIN (Kamar Dagang Indonesia), HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).

Rakor video conference ini juga dihadiri oleh Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Sosial, Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Sekjen KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Seperti dikutip dari siaran pers Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, di Jakarta, Rabu (8/4) rakor bertujuan untuk membangun “sinerji tripartit” antara Pusat, Daerah dan Dunia Usaha di dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mengahadapi  krisis Covid -19.

Rakor difokuskan ke isu strategis seperti menjamin ketersediaan sarana alat kesehatan di seluruh daerah di Indonesia dalam kaitannya dengan serangan Covid-19 serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti ‘pangan’ guna mengantisipasi dampak Covid 19 di seluruh daerah.

“Kami telah mendata lengkap, secara bottom-up (dari bawah), jumlah dan jenis kategori kebutuhan alat dan sarana kesehatan untuk penanggulangan Covid 19 di seluruh kabupaten/kota Indonesia. Juga, kami telah mendata kebutuhan dan ketersediaan sembilan bahan pokok di seluruh daerah,” kata Tito memulai diskusi yang menarik tersebut.

“Propinsi NTT, misalnya, membutuhkan 17 juta liter disinfektan berisi chlorine, sementara, saat ini, Sumsel butuh 250 juta masker biasa dan Propinsi DI Yogyakarta masih kekurangan 3,2 juta buah APD,” urai Tito sambil membaca tabel lengkap kebutuhan daerah atas alat dan sarana pencegahan covid 19, baik yang dibutuhkan oleh setiap individu, untuk proteksi masyarakat maupun kebutuhan untuk tenaga medis di rumah sakit rujukan covid 19.

Disisi lain, Tito mengatakan, Kemendagri juga telah mendata perusahaan nasional dalam negeri dan kapasitas produksi mereka di dalam memenuhi semua kebutuhan tersebut.

“Sebenarnya, banyak UKM, seperti usaha konfeksi berbasis rumah tangga, bisa dimobilisasi untuk produksi memenuhi defisit APD (Alat Pelindung Diri),” ujar Tito.

Dengan membangun komunikasi dan tukar-menukar data antara asosiasi perusahaan dan pemda, di atas mekanisme demand dan suplay, Tito berharap semua pihak dapat mengerahkan kekuatan untuk mengatasi masalah penaggulangan Covid-19.

Ide Cemerlang

Melalui rakor tersebut, Tito ingin membangun sinerji agar dunia usaha dan pemerintah daerah dapat saling mengenal dan kemudian bekerjasama di dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

“Ide rakor ini sangat cemerlang karena membantu kami memahami jenis, jumlah, kualifikasi serta spesifik daerah yang membutuhkan alkes. Data ini sangat berguna bagi anggota HIPMI untuk keperluan produksi dan sasaran distribusinya. Peran dunia usaha melawan Covid 19 dapat menjadi terukur dan maksimal. Terima kasih Pak Mendagri atas inisiatif ini,” ujar Mardani Maming, Ketua Hipmi usai presentasi gelar data yang dilakukan oleh Dirjen Otonomi Daerah Dr Akmal Malik atas jumlah kebutuhan riil alat kesehatan seperti APD, masker, rubber glown, alkohol, obat2an, sanitizer dan sebagainya setiap propinsi di sekuruh Indonesia.

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga  mengatakan, forum rakor tersebut memang didisain untuk mempertemukan aspirasi dan kepentingan antara dunia usaha dan pemerintah, khususnya di daerah, dalam rangka mobilisasi sumber daya nasional melawan serangan Covid-19.

Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Pekasa Roeslani, mengatakan bahwa industri dan pengusaha Indonesia telah mampu memproduksi semua kebutuhan alat kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19 kecuali ventilator atau mesin alat bantu pernafasan yang masih harus diimpor.

Dalam kesempatan tersebut, Tito juga memperkenalkan mesin ventilator hasil disain dan buatan dari Universitas Indonesia dan ITB. Namun temuan karya anak bangsa tersebut belum mendapat akreditasi dari dua lembaga terkait yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, berjanji serius akan membantu dengan cepat pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai ijin edar, sertifikasi atau ijin alih usaha pabrik yang meproduksi alat kesehatan berhubungan Covid 19.

Dalam rakor video conference selama 2,5 jam tersebut, Pemerintah pusat dan Daerah perlu memastikan agar jalur produksi dan kelancaran distribusi barang di daerah berlangsung lancar, baik di pelabuhan udara, laut dan darat, kata Roslan. Ini sangat penting untuk kelancaran pergerakan bahan baku dan distribusi produksi, termasuk pangan ke daerah, lanjut Ketua Kadin periode 2015-2020 ini.

Dalam Rakor tersebut Mendagri Tito memberikan masukan bahwa disamping penanggulangan aspek penularan Covid -19 lewat penerapan PSBB, pemerintah, dalam waktu bersamaan, juga harus menangani dampak sosial dan ekonomi serangan Covid-19, termasuk menyediakan program jaring pengaman sosial dan bantuan penguatan UKM di saat krisis Covid 19 ini berlangsung.

Mendagri Tito berharap terbangun sinergisitas dan kesatuan visi antara pusat, daerah, antar daerah dan dunia usaha untuk bersama-sama memperkuat sistem kesehatan dan menjaga stabilitas ekonomi dalam perang melawan covid19 ini. (Very)