Pengamat politik dari President University AS Hikam. (Foto: channel indonesia)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa masyarakat Indonesia harus bersiap memasuki kondisi new normal.
"Kita ingin tetap produktif, tapi aman Covid-19. Sekali lagi, produktif dan aman Covid-19. Ini yang kita inginkan," ujar Jokowi saat meninjau Summarecon Mal Bekasi, Jawa Barat, Selasa (26/5).
Presiden Jokowi mengatakan akan meminta TNI dan Polri untuk mengawal program berdamai dengan Covid-19 tersebut.
Pihak TNI dan Polri sejauh ini mengerahkan 340 ribu anggotanya untuk menjaga masyarakat agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Mereka akan diterjunkan di pusat keramaian seperti mal, pasar dan tempat pariwisata. Petugas akan memantau agar masyarakat mematuhi aturan PSBB.
Presiden menginginkan agar masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan.
“TNI dan Polri ini adalah mengawasi pelaksanaan di lapangan,” ujar Presiden Jokowi.
Namun dilibatkannya anggota TNI dan Polri tersebut hingga kini memancing polemik. Pasalnya, hal itu malah dinilai tidak akan mendidik warga untuk menaati protokol kesehatan. Ujungnya, tujuan agar masyarakat masuk dalam kehidupan new normal tidak akan tercapai.
Namun, pengamat politik dari President University, Muhammad AS Hikam mengatakatakan bahwa pelibatan TNI dan Polri tersebut tidak jadi soal.
“Kabarnya ada sekitar 340 ribu personel TNI dan POLRI yang akan dikerahkan oleh Pemerintah untuk melakukan penjagaan terhadap pelaksanaan program New Normal dalam konteks penanggulangan wabah pandemi Covid-19. Saya kok cocok-cocok saja dengan gagasan itu. Gak tahu kalau menurut pendapat anda,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/5).
Hikam mengatakan, alasannya sangat sederhana dan berdasar "common sense" saja. “Karena memang level kedisiplinan publik kita masih memerlukannya. Namun sebagaimana sebelumnya saya juga tetap menggarisbawahi syarat konsistensi antara aturan dengan penerapannya di lapangan. Semoga terlaksana dengan baik,” ujarnya.
Karena itu, Hikam mengusulkan agar jika beleid itu disetujui maka tidak perlu jadi kontroversi sebelum dijalankan. “Usul saya, kalau bisa beleid itu tak usa dieyeli atau dijadikan bahan kontroversi sebelum dijalankan! Kita lihat dan buktikan efektifitasnya di lapangan dulu,” ujarnya. (Very)