Pelayanan SIM dan STNK (Foto : Ilustrasi)
Jakarta, INDONEWS.ID - Polri memutuskan memperpanjang masa penutupan pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM, STNK, dan BPKB. Hal itu bedasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor 1473 tanggal 18 Mei 2020.
"Sampai dengan saat ini, pelayanan SIM, STNK dan BPKB masih ditutup untuk masyarakat selama pandemi Covid-19 sesuai ST Kapolri No. 1473 tanggal 18 Mei 2020. Penutupan pelayanan dilanjutkan hingga 29 Juni 2020," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan saat virtual konferensi pers melalui akun Youtube, Kamis (28/5/2020).
Baca juga : Polri Siaga Ancaman Siber Selama KTT ke-43 ASEAN
Ramadhan mengatakan, masyarakat dapat mengurus administrasi di Satpas setelah tanggal 29 Juni 2020. Bila SIM, STNK, dan BPKB sudah habis masa berlakunya, akan dilakukan pengecualian tanpa dikenakan denda.
Ditambahkannya, keputusan tersebut diambil dengan berbagai macam pertimbangan. Salah satunya tentang kondisi penyebaran virus corona. Meski begitu, saat ini Polri juga tengah mengkaji pelayanan Satpas saat new normal.
“Korlantas Polri masih melakukan pengkajian tentang pelayanan publik dalam penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang adaptif dengan konsep new normal dari pemerintah,” ujar Ahmad.
Sebelumnya diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, TNI dan Polri akan menggelar pendisiplinan protokol kesehatan untuk menyongsong kehidupan normal baru (new normal) di tengah pandemi Covid-19. Kegiatan pendisiplinan digelar serentak di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota. Empat provinsi tersebut, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo.
"Pada tahap pertama aparat akan melaksanakan pendisiplinan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Barat, dan Gorontalo. Mudah-mudahan tahap pertama bisa berjalan baik akan kami atur pusat perbelanjaan yang kapasitas tadinya 1.000 orang akan kami izinkan 500 orang saja dan kami awasi," kata Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (26/5).
Kemudian, ia melanjutkan, adapun objek pendisiplinan protokol kesehatan dilakukan di tempat sektor kehidupan, seperti sarana transportasi massal, pasar, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata dan lain sebagainya. "Ada 1.800 objek yang akan kami laksanakan pendisiplinan PSBB," ucapnya. (rnl)