Jokowi Kunker ke Bayuwangi, Rombongan Disambut Sesuai Protokol Kesehatan

Jakarta, INDONEWS.ID - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi untuk pertama kalinya di masa penerapan new normal. Jokowi sampai di Bandara Banyuwangi sekitar pukul 15.00 WIB setelah berkunjung ke Surabaya, Kamis (25/6).

Kunjungan Jokowi di Banyuwangi dijadwalkan mengunjungi inovasi mall pelayanan publik di pasar tradisional Rogojampi dan destinasi wisata Pantai Solong yang sudah siap menerima kunjungan wisatawan dengan konsep new normal.

Sampai di Bandara Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas tampak menyambut kedatangan Jokowi yang dikawal ketat sesuai protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Satu jam sebelumnya sekitar pukul 14.00 WIB, Anas juga menyambut kedatangan para menteri yang datang terlebih dahulu, mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Sekretaris Kabinet Indonesia Pramono Anung, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Whisnutama.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga turut hadir.

"Semoga (kunjungan Jokowi) membawa berkah bagi daerah tercinta agar bisa pulih dari masa sulit saat ini," kata Anas saat menyambut kedatangan Jokowi.

Sampai di Bandara Banyuwangi Jokowi tampak melambangkan tangan menyapa dan langsung menuju inovasi Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan pasar tradisional Rogojampi.

Di Pasar Pelayanan Publik, Jokowi bertanya bagaimana kerja pelayan di era new normal yang menyajikan 98 jenis dokumen dan izin dalam satu tempat, mulai dokumen kependudukan hingga perizinan seperti nomor induk berusaha, IMB, izin praktik usaha kesehatan, dan masih banyak lagi.

Anas mengatakan, inovasi mall pelayanan publik di pasar tradisional dibangun agar masyarakat yang berbelanja ke pasar bisa sekaligus mengurus dokumen yang diinginkan.

"Kami akan terus meningkatkan jumlah dokumen dan izin yang bisa diakses di Pasar Pelayanan Publik terutama layanan yang terintegrasi dengan instansi non-pemerintah daerah, seperti halnya di Mal Pelayanan Publik kami yang telah mencapai lebih dari 200 izin si satu lokasi," kata Anas.*