Sampaikan Hasil Reses, Ini Catatan Ansy Lema Kepada Kementerian Pertanian

Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema meneruskan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) saat Reses kepada jajaran Eselon I Kementerian Pertanian (Kementan). Ini merupakan tindak lanjut Ansy agar aspirasi masyarakat NTT dapat ditanggapi serius oleh Kementan.

Ansy memberikan lima catatan dalam RDP, pertama, mendesak Badan Karantina Hewan dan Tanaman (Barantan) Kementan agar segera mengambil langkah konkret untuk membangun sistem deteksi dini serta terus melakukan upaya pengawasan dan pencegahan masuknya hama termasuk virus Flu Babi Afrika (ASF).

Barantan harus melakukan penguatan perbatasan, penguatan tindakan karantina, penguatan pengawasan dan penindakan agar mencegah masuknya hama dari luar negeri.

“Di akhir tahun 2019-2020, Barantan kecolongan karena tidak mampu mencegah masuk dan menularnya virus di Indonesia. Akibatnya, ratusan ribu ternak babi mati. Di NTT menurut Data Dinas Pertanian Provinsi NTT terhitung hingga Juni 2020 terdapat 19.000 ternak babi mati akibat penyakit flu babi Afrika (ASF). Banyak peternak babi dan UMKM di sektor kuliner menderita kerugian. Ini harusnya tidak terjadi kalau ada sistem deteksi dini dan pengawasan yang ketat di perbatasan," ungkap Ansy dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Jakarta, Selasa,(1/07/2020) yang lalu.

Secara khusus untuk konteks NTT, Ansy mendorong Barantan menjaga perbatasan Timor Leste-Indonesia dari penularan virus ASF. Karena penyebaran virus ASF di perbatasan terjadi karena tidak adanya pengawasan dan lemahnya penindakan.

Tidak hanya kepada Barantan, Ansy juga mempertanyakan lagi penanganan ASF di NTT kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan. Ditjen PKH harus membentuk tim ahli untuk membuat vaksin ASF.

Kedua, Ansy meminta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) agar alokasi pengadaan alsintan mesti disesuaikan dengan karakteristik daerah agar lebih tepat sasaran.

Menurutnya, NTT memiliki karakter lahan dan iklim yang berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah. Lahan kering di NTT jauh lebih luas dari lahan basah.

Selain itu, curah hujan tinggi hanya empat bulan sehingga mengalami bencana kekeringan dan gagal tanam. Ini berkebalikan dengan Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Apakah Ditjen PSP dapat melakukan kebijakan afirmatif dalam pemberian Alsintan. Di NTT, misalnya, saya sudah mengusulkan agar memberikan bantuan alat berat excavator untuk membongkar-membuka tanah di NTT yang kering dan berbatu. Traktor roda 2 tidak cocok untuk kontur tanah kering di NTT. Atau contoh lain, misalnya, PSP ada anggaran untuk pembangunan embung pertanian sebesar 600 unit sebesar Rp. 75 milyar. Pembangunan embung di NTT sangat cocok terutama di daerah-daerah yang minim curah hujan maupun sering mengalami kekeringan,” papar Ansy.

Ketiga, Ansy mendorong Ditjen Holtikultura Kementan untuk mengembangkan Jeruk Keprok Soe di Timor Tengah Selatan (TTS). Tahun 1980-1990-an Jeruk Keprok Soe sangat terkenal dan sudah sampai diekspor ke luar negeri, namun sekarang hanya tinggal kenangan. Jeruk keprok Soe, telah dinyatakan Kementan sebagai varietas unggul yang dapat diekspor.

"Apalagi selama ini Indonesia masih mengimpor jeruk. Pengembangan Jeruk Keprok Soe dapat menjadi salah satu langkah jangka pangka panjang untuk menghentikan impor,” tambahnya.

Ansy Lema Dorong Pengembangan Kopi NTT

Catatan lain yang disampaikan oleh  Ansy pada kesempatan RDD dengan Kementan yakni meminta Direktorat Perkebunan Kementan (Ditjenbun) untuk memberikan pendampingan kepada pegiat kopi di NTT. Selama ini, regenerasi kopi, pembibitan, pengolahan dan pemasaran dilakukan secara tradisional.

Pengetahuan masyarakat masih sangat minim terkait penanaman, pemeliharan, dan pengolahan pasca panen. Akibatnya potensi kopi di NTT tidak dikembangkan secara maksimal. Ditjenbun dapat mendatangkan ahli agar dapat mendampingi pegiat kopi.

"Kopi Manggarai, Kopi Bajawa-Ngada, dan Kopi Eban-TTU sangat potensial dan berkualitas ekspor.Saya minta Ditjenbun untuk mengirim ahli kopi yang bisa membantu para pegiat kopi. Selama ini hanya didampingi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Selama ini Negara tidak hadir. Maka kali ini Ditjenbun harus terlibat nyata membantu para petani kopi di NTT," imbuh Ansy.

Ansy berharap, Kementan cepat menanggapi aspirasi masyarakat NTT dalam kebijakan yang konkret. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah menitipkan aspirasinya untuk disampaikan di Senayan.

Ia mengaku selalu terbuka untuk mendengar dan meneruskan aspirasi masyarakat. Untuk itulah ia dipilih, yakni menjadi juru bicara masyarakat NTT di Senayan.*