Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dr. Andarias Baso, M.Kes. (Foto: Ist)
Jakarta, INDONEWS.ID -- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menilai bahwa Rapid Test perlu tetap dilanjutkan sebagai upaya screening awal. Selain itu, polymerase chain reaction (PCR) dan Tes Cepat Molekuler (TCM) harganya lumayan tinggi untuk masyarakat.
Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, dr. Andarias Baso, M.Kes ketika diwawancara melalui sambungan telepon, pada Selasa (7/7).
Baca juga : Perkuat Sinergisitas Pusat dan Daerah, Ditjen Bina Adwil Kemendagri Harap Gubernur Optimalkan Peran GWPP
"Jadi Rapid Test itu bukan untuk diagnostik tapi screening untuk mendeteksi awal, apakah pernah terpapar atau tidak, tapi bukan terinfeksi,” ujarnya kepada Kristianto Triwibowo.
Dia juga menegaskan bahwa rapid test hanya merupakan tes awal untuk melihat kondisi antibody seseorang.
"Ya begitu kalau rapid test, bisa saja hasilnya positif namun kondisi virus dalam tubuh kita sudah diproteksi oleh anti body kita, jadi saya sependapat dengan pakar itu dan memang rapid test hanya untuk deteksi awal untuk melihat kondisi anti body kita," ujarnya.
Pihaknya mengatakan bahwa PCR juga masih berpeluang tidak akurat apabila ada kesalahan penanganan.
Baca juga : Kinerja Terbaik Kebun dan PKS PTPN VI
"PCR juga belum tentu 100% akurat, bisa saja salah pengambilan, salah penyimpanan atau salah pengiriman, tapi kalau hasilnya positif artinya memang ada virus yang menginfeksi," ujarnya.
Alumnus Universitas Hasanudin ini juga menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk deteksi awal kecuali rapid test karena itu yang paling murah. Namun untuk diagnostik bisa dilakukan dengan PCR dan TCM karena lebih akurat.
"PCR dan TCM itu lumayan mahal, kisaran harganya 2 jutaan bayangkan aja misalkan dalam sehari ada 100 warga yang menggunakan, kemudian belum semua daerah ada itu, kalau kita di Kaltara sudah ada namun itulah biayanya besar," ujarnya.
"Pemerintah Provinsi telah mensuplai lebih dari 10 ribu perangkat tersebut ke Kabupaten/Kota di Kaltara, tercatat yang kita gratiskan untuk warga sebanyak 4.280," tuturnya.
Namun, katanya, kedisiplinan menggunakan protokol merupakan faktor penting dalam menekan penyebaran Covid-19. "Maka itu Pemerintah Kabupaten/Kota harus benar-benar memastikan perilaku itu diterapkan di daerahnya dan masyarakat harus sadar dan mendukung," pungkasnya. **