AHY Miliki Kans Masuk Kabinet, Pakar: Tak Perlu Kuatir Oposisi Melemah

Jakarta, INDONEWS.ID - Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing mengatakan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki kans masuk kabinet Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma`ruf Amin.

"Kalau AHY diberi peluang (masuk kabinet), menurut saya sangat produktif," kata Emrus, di Jakarta, Kamis.

Emrus menanggapi safari politik yang belakangan gencar dilakukan AHY. Emrus mengatakan, safari politik yang dilakukan ke sejumlah tokoh, seperti Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, maupun Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memiliki makna politis.

Kata Emrus, menurut teori komunikasi politik, pertemuan antartokoh politik jelas mengandung pesan komunikasi yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan.

"Artinya, hubungan antartokoh politik sudah mencair. Arahnya bisa saja berkaitan `reshuffle` hingga persiapan (Pilpres) 2024. Itu hanya mereka yang tahu," kata Direktur Eksekutif Emrus Corner tersebut seperti dikutip Antara.

Seiring dengan itu, wacana AHY masuk kabinet menguat, Emrus mengatakan bisa saja AHY masuk karena "reshuffle" kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Seandainya AHY masuk ke kabinet, kata Emrus, sebenarnya hal itu bisa menguatkan pemerintahan Jokowi-Ma`ruf. Masyarakat juga tidak perlu khawatir kekuatan oposisi akan melemah.

"Ya, tentu harus ditempatkan di posisi yang sesuai dengan kapabilitasnya," katanya.

Terkait kekuatan oposisi, Emrus menjelaskan perubahan zaman menjadikan media sosial (medsos) kekuatan oposisi yang luar biasa terhadap jalannya pemerintahan.

"Teori yang mengatakan kekuatan oposisi ditentukan kursi di DPR juga sudah berubah di zaman sosmed seperti sekarang. Itu kan dulu zaman sebelum ada sosmed," ujarnya.

Dia mengatakan, saat ini semuanya sudah berbeda, sebab kekuatan masyarakat melalui sosmed tak kalah dahsyat dibandingkan partai politik dalam melakukan "check and balance" terhadap pemerintahan.

"Jadi, seandainya parpol di oposisi cuma tinggal satu. Katakanlah, misalnya saja tinggal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak masalah. Justru ini menguntungkan oposisi karena di-`back up` kekuatan sosmed," kata Emrus. (Very)