Nasional

Terdampak Corona, Eks KSAU: Dirgantara RI Butuh 5 Tahun Untuk Pulih Total

Oleh : Rikardo - Senin, 13/07/2020 04:01 WIB

mantan KSAU selaku Chairman Pusat Studi Air Power Indonesia (PSAPI) Chappy Hakim (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Chairman Pusat Studi Air  Power Indonesia (PSAPI) Chappy Hakim mengatakan kehadiran corona virus deseases atau Covid-19 membuat ekonomi dunia dan Indonesia tumbang, secara khusus dirgantara Indonesia. Menurutnya, mbutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun dirgantara Indonesia kembali pulih secara total atau 100 persen.

Demikian dikatakan Chappy dalam ketika menjadi narasumber dalam  webinar yang digelar Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia Jerman (IASI Jerman) yang bekerja sama dengan Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE) dan Kedutaan Republik Indonesia di Berlin (KBRI) pada Minggu (12/7/2020).

"Covid-19 memang sangat spesial dibandingkan jenis SARS lainnya. Covid-19 ini menumbangkan ekonomi global, termasuk Indonesia dan secara khusus dirgantara Indonesia. Agar kembali pulih secara total, Indonesia butuh waktu 2 hingga 5 tahun atau pada 2023 hingga 2025," KSAU RI 2002-2005 ini.

Dalam webinar yang Bertajuk: "Meneropong Dirgantara Dunia Pasca COVID. Kemana Arah Dirgantara Indonesia” tersebut, Chappy mengingatkan kunci sukses agar target tersebut tercapai adalah semua pihak, terutama pemerintah harus memahami kondisi real Indonesia. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis berada di antara dua benua dan dua samudra. 

"Dia berada di antara dua benua dan samudera. Artinya, Indonesia berada di empat pelintasan, baik utara-selatan dan Timur-Barat. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau, serta pegunungan," kata Ketua TimNas EKKT 2007 ini.

Dengan demikian, Chappy menjelaskan, kondisi ini menuntut pemerintah mempersiapakan  sebuah sistem sistem kedirgantaraan yang memadai. "Condition sine quanon. Menjadi sebuah hal yang sifatnya mutlak atau requirement untuk menjaga eksistensi sebuah negara seperti Indonesia," terang KSAU RI 2002-2005 ini. 

Chappy menambahkan, saat ini sistem kedirgantaraan Indonesia mengahadapi banyak tantangan. "Kelemahan yang perlu diperhatikan di sini adalah, Indonesia belum memiliki masterplan atau blue print penerbangan nasional. 

"Di bidang aviation. Kemudian SDM  institusi di tingkat strategis lemah, sehingga kebijakan-kebijakan oleh pengambil kebijakan belum mendapatkan masukan dari orang yang berkompeten. Akibatnya, kebijakan yang keluar itu tak maksimal," terang Chappy. 

Selain itu, SDM di bidang aviasi juga penuh tantangan. Terakhir, lanjutnya, visi ketahanan dan keamanan negara juga belum terlihat, dalam artian, sipil dan military aviation belum terpadu dengan baik. 

"Banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh national aviation authority Indonesia masih berwawasan pada penerbangan sipil komersial belaka. Belum mempertibangkan penerbangan dari aspek military aviation, dalam konteks pertahanan dan keamanan negara," tambah Chappy.  

Chappy mencontohkan,  Amerika sudah membangun security and transportation security administration aviation. Pangkalan-pangkalan Amerika, lanjutnya, ditugaskan untuk memonitor bagaimana sipil komersial aviation sudah diperlakukan sebagai the global track. 

"Sementara Indonesia masih melihat bahwa sipil aviation yanh berkembang di Cengkareng itu karena over capasitas justru dipindahkan ke markas besar sistem pertahanan udara nasional di Halim, tanpa persiapan2 yang secukupnya, dipertimbangkan terlebih dahulu," tutup Chappy.*(Rikard Djegadut)

Loading...

Artikel Terkait