Nasional

Berbagai Alasan PKS Tolak Penunjukan Prabowo Jadi PJ Lumbung Pangan

Oleh : Rikardo - Selasa, 14/07/2020 17:30 WIB

Presiden Jokowi bersama Menhan Prabowo (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengkaji ulang rencana menyerahkan penggarapan lumbung pangan (food estate) di Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dipimpin Prabowo Subianto.

Ia mengaku tak ingin rencana itu gagal seperti karena tak dilandasi kajian matang sebagaimana yang terjadi pada lahan sejuta gambut di masa Orde Baru.

"Situasi krisis pangan memang sudah membayang, tetapi itu jangan disikapi dengan membuat keputusan secara terburu-buru. Kita tentu tidak berharap ini hanya menjadi kebijakan populis seperti lahan sejuta gambut pada masa lalu namun ternyata alami kegagalan," kata Sukamta kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/7).

Lahan gambut sejuta hektare adalah proyek andalan Orde Baru pada dekade 1990an. Presiden kedua RI Soeharto menjadikannya sebagai antisipasi atas penyusutan lahan pertanian di Pulau Jawa, sekaligus memacu pembangunan di luar Jawa.

Proyek yang dimulai pada 1996 itu berhenti pada 1998 karena krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia--yang berujung reformasi menumbangkan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Terkait proyek food estate di bawah kepresidenan Jokowi, Sukamta mengingatkan bahwa pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 merinci pengembangan lumbung pangan selain di Jawa dan Bali diarahkan ke Sumatera dan Sulawesi. Sementara itu, sambungnya, Kalimatan dimantapkan perannya sebagai lumbung energi nasional dan paru-paru dunia.

Oleh karena itu, Sukamta pun mengartikan rencana pengembangan di Kalimatan tidak sinkron dengan rencana pembangunan nasional yang sudah ada.

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR itu menuturkan terdapat tiga persoalan terkait rencana menyerahkan penggarapan lumbung pangan di Kalimantan Tengah (Kalteng) kepada Kemhan yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, dia membeberkan, pemahaman pangan sebagai unsur penting membangun ketahanan nasional bukan berarti sektor ini harus dipegang Kemhan.

Menurut Sukamta, beberapa sektor penting untuk membangun ketahanan nasional dan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Urusan Logistik (Bulog), serta Badan Ketahan Pangan yang selama ini mengurusi soal pangan, harus dilihat sebagai satu kesatuan usaha membangun ketahanan nasional.

"Kemhan saya lihat sudah punya beban dan tanggung jawab yang besar terkait ketahanan nasional melalui kekuatan TNI dengan ketiga matranya," katanya.

Persoalan kedua, lanjut Sukamta, kebutuhan anggaran yang sangat besar sebagaimana diungkapkan Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono yang menyebutkan diperlukan biaya Rp68 triliun untuk mengembangkan lumbung pangan, walaupun disebutkan bahwa kebutuhan biaya itu akan didapat dari pengajuan kredit ke Bank Indonesia dalam bentuk penerbitan obligasi.

Menurutnya, kondisi pemerintah yang sedang minim pemasukan dan ekonomi yang belum menentu merupakan masalah dalam persoalan itu. Sukamta berkata, opsi pengajuan kredit akan semakin menambah beban hutang yang sudah membengkak saat ini.

"Semestinya pemerintah sedapat mungkin menekan pengeluaran hanya untuk kegiatan yang penting dan mendesak," ungkapnya.

Persoalan terakhir terkait komoditas singkong yang akan dikembangkan di lahan yang sedang disiapkan seluas 30 ribu hektare di di Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalteng.

Sukamta menilai, pemerintah lebih tepat mengambil langkah menolong petani singkong saat ini.

"Berkali-kali petani alami anjloknya harga, seperti di bulan Juni kemarin harga 1 kilogram hanya Rp900 rupiah. Lebih baik, pemerintah membuat pilot project industri untuk menyerap hasil panen singkong yang sudah ada, ini jelas akan menolong ribuan petani kita," tuturnya.

Berangkat dari itu, Sukamta berharap Kemhan bisa menanggapi permintaan Presiden dengan bijak. Menurutnya, akan lebih baik jika setiap sektor yang sudah ada dapat didorong bekerja secara profesional di bidang masing-masing.

"Saya yakin korps TNI jika diberi tugas apapun atas nama kepentingan negara, pasti bersedia tanpa keluhan sedikitpun," ungkapnya.

Sebelumnya, Jokowi, menugaskan Prabowo untuk menjadi penanggung jawab atau memberikan komando dalam pembangunan food estate atau lumbung pangan seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau.

Jokowi menyatakan lumbung padi yang akan dibangun pada tahap awal seluas 30 ribu Ha. Lalu, dalam waktu satu setengah tahun atau maksimal dua tahun akan ditambah lagi lumbung padi seluas 148 ribu Ha.

"Leading sector-nya ini nanti karena menyangkut cadangan strategis pangan maka akan diberikan ke Pak Menteri Pertahanan," ungkap Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah, dikutip Kamis (9/7).

Namun, Kementan dan Kementerian PUPR juga akan memonitor pembangunan lumbung padi tersebut. Kemudian, pemerintah setempat seperti, gubernur hingga bupati akan ikut memantau pembangunan itu.*

Loading...

Artikel Terkait