Oleh : Irma Chaniago (Politikus Partai Nasdem)
Jakarta, INDONEWS.ID - Praktik politik dinasti terjadi di 30 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak ditahun 2020.
Dari 30 daerah tersebut sebanyak 52 orang bakal calon masih memiliki kekerabatan dengan aktor politik di tingkat daerah maupun pusat.
Menarik untuk diperbincangkan karena bukan hanya di pilkada, di pileg pun politik dinasti merajalela, partai politik dipaksa melacurkan diri demi meraup kursi terbanyak di parlemen. Kualitas tdk lagi jadi ukuran, tetapi isi tas yg menentukan.
Prihatin ? Tentu, karena tdk ada satu politisi pun yg mampu mengalahkan mereka dalam mengumpulkan jumlah suara, selain kalah dana, juga tak mampu melawan kekuasaan.
Bayangkan, Biasanya petugas bawaslu diusulkan dan dibiayai penguasa wilayah, begitu juga KPU, begitu juga KPS, KPPS sampai dengan para petugas keamanan, dari keluarga kps, kpps dan keamanan saja mereka paea kerabat penguasa wilayah sdh lenggang kamgkung, belum lagi dari ASN dan keluarganya. Pendek kata mereka sdh punya modal suara 50% sebelum bertarung, bagaimana partai politik tdk ngiler dgn hitungan spt ini ?
Hanya pdip, golkar dan pkb yg masih mempertahankan dan mensupport kader, meski juga tetap memgambil para kerabat dinasti, tetapi hanya jika di daerah tsb tdk ada kader petahana, sedang partai diluar itu, semua terjun bebas menggadaikan visi misi dan harga diri demi memenuhi electoral treshold
Pertanyaan nya ? Dimana politik etis nya ? Dimana kontrol sosialnya ?
Jawaban nya hilang ditelan kerakusan dan keangkaramurkaan kekuasaan.
Salam
Isc