Nasional

PDIP Tolak Keras Keputusan Anies Berlakukan PSBB Total

Oleh : Ronald - Sabtu, 12/09/2020 18:05 WIB

Gubernur DKI Anies Baswedan (Foto : istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di DPRD DKI Jakarta mengeluarkan pernyataan sikap menolak keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Anies diminta membatalkan keputusan tersebut.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak ketika dikonfirmasi membenarkan fraksinya secara tegas menolak keputusan Anies. PSBB total dinilai dapat menghentikan semua aktivitas masyarakat. Selain itu akan memperburuk kondisi masyarakat kecil yang terpuruk oleh kebijakan PSBB pertama.

"Betul, hentikan dan batalkan rencana PSBB total oleh Gubernur Anies Baswedan di DKI Jakarta," ujar Gilbert seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2020).

Gembong menuding ada motif politik dalam kebijakan Anies dan menyebut PSBB total akan jadi pukulan keras bagi masyarakat kecil yang sudah terpuruk sejak pandemi corona muncul di Indonesia.

Selain itu, dia juga menilai rencana kebijakan PSBB total memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, dalam kondisi saat ini Anies Baswedan harus berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan.

Kebijakan penerapan PSBB ketat di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid 19 dan ekonomi dianggap lebih mencerminkan sisi Gubernur Anies Baswedan sebagai politikus.

"Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat," ucapnya.
 
Menurutnya, kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan lebih menentukan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Dia menilai Pemprov DKI belum berhasil memastikan kedisiplinan saat penerapan PSBB jilid pertama, sehingga kembali menerapkan PSBB tidak akan memperbaiki faktor kesehatan, sementara biaya sosial masyarakat semakin meningkat.

"Selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta," pungkasnya. (rnl)

Loading...

Artikel Terkait