Nasional

Tito Karnavian: Wilayah Perbatasan Negara Harus Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Oleh : Mancik - Jum'at, 18/09/2020 06:03 WIB

Menteri Dalam Negeri yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)

Jakarta, INDONEWS.ID - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, wilayah perbatasan negara Indonesia mesti menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini ia sampaikan dalam webminar yang diselenggarakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Wilayah perbatasan didorong untuk menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Alasan utamanya karena daerah perbatasan masih tergolong tertinggal dari pembangunan ekonomi.

"Kita tahu kadang di daerah perbatasan seperti di Tanjung Balai, Kalimantan beberapa daerah di Kalimantan yang terpencil, kemudian di Sumatera bagian Timur, bagaimana supply logistik dari pusat kurang akhirnya dibanjiri oleh logistik dari daerah negara tetangga karena lebih murah ongkos dan transportasinya, ini bisa membuat erosi nasionalisme warga kita yang ada di perbatasan. oleh karena itulah beliau ingin mengembangkan perbatasan ini menjadi kawasan ekonomi baik ekonomi Pusat," kata Tito Karnavian juga merupakan Kepala BNPP dalam webminar, Jakarta, Kamis,(17/09/2020) kemarin.

Pada kesempatan tersebut Tito menjelaskan, BNPP sudah menyiapkan program 222 Kecamatan yang sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). Tujuannya untuk mengembangkan sumber daya di Kecamatan tersebut sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian daerah tersebut.

"Ada 222 Kecamatan yang dalam masa periode Bapak Jokowi yang kedua sampai tahun 2024 dikembangkan sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah masing-masing yang di situ sumber dayanya perikanan, perikanannya dihidupkan dan seterusnya," tuturnya.

Hal senada disampaikan oleh Sekretaris BNPP, Suhajar Diantoro tentang upaya mengelola perbatasan dan mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan.

"Arahan dari Bapak Menko, Bapak Mendagri, Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri Kominfo akan kita pedomani dalam mengevaluasi rencana induk 5 tahun ke depan BNPP, dihadapkan dengan situasi prioritas keuangan negara dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” imbuhnya.

Adapun, harapan Mendagri/Kepala BNPP bahwa program-program tersebut dapat berjalan lancar dan anggaran mesti disesuaikan secara realistis, terutama efek domino ekonomi dan keuangan yang terjadi saat ini karena wabah Covid-19.

Tentu seluruh daerah tertekan atau terkontraksi karena pendapatan negara berkurang otomatis transfer daerah juga berkurang. Namun, untuk pengelolaan dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) tetap akan dilaksanakan.

"PLBN tetap kita programkan tapi nanti Bapak Menteri PUPR mungkin bisa lebih menjelaskan mana lagi yang akan dibangun oleh beliau. Berikutnya lagi untuk PUPR betul-betul bukan hanya kerja rutin biasa hanya menangani lintas orang dan barang cukai dan lain-lain tapi tadi tekanan dari Bapak Menko Polhukam betul-betul dipegang, yaitu PLBN ini juga menjadi salah satu untuk filter masuknya imported case, kasus-kasus import Covid-19," tegasnya.

Ia juga menyampaikan kepada TNI, Polri dan Angkatan Laut untuk memperketat pengawasan diperbatasan terutama untuk jalur iilegal (entry dan exit) serta perihal penerapan protokol kesehatan.

"Nah ini harus ditegakkan sedapat mungkin untuk mencegah jalur-jalur tikus ini menjadi pintu masuk illegal entry maupun illegal exit untuk menekan penularan Covid-19," tutupnya.*

 

 

Artikel Terkait