Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.(Foto:Istimewa)
Jakarta, INDONEWS.ID - Keberadaan KPUD dan Bawaslu sangat penting dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah.(Pilkada). Dua lembaga ini menjadi garda terdepan dalam melaksanakan seluruh tahapan dan pengawasan Pilkada serentak 2020.
Berkaitan dengan tugas dan wewenang KPUD dan Bawaslu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepada pihak KPUD dan Bawaslu untuk menjaga netralitas selama Pilkada serentak 2020. Pentingnya netralitas akan menjamin Pilkada yang aman sesuai dengan harapan pemerintah.
Baca juga : Pj. Ketua TP PKK Provinsi yang Baru Dilantik Diharapkan Menyesuaikan dan Melanjutkan Program yang Ada
"Apalagi yang ad hock. Mungkin berpikir lima tahun sekali kapan lagi?, Sehingga ini tolong rekan-rekan KPU daerah yang bertanggung jawab betul-betul tunjukkan netralitas. Hanya dengan netralitas rekan-rekan akan dihargai oleh pasangan calon," kata Tito dalam dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang digelar secara virtual di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Selasa (20/10/2020)
Kemendagri sendiri, lanjut Tito, telah melakukan berbagai upaya terutama dalam menjaga netralitas di Pilkada serentak 2020. Baik melalui melalui instrumen hukum maupun sosialisasi kepada semua pihak di daerah yang melaksanakan Pilkada.
Salah satu kebijakan yang diambil yakni melarang kebijakan mutasi selama proses Pilkada. Ini penting agar calon kepala daerah tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik Pilkada.
"Kemudian juga mendorong agar netral. Sejumlah surat edaran kita lakukan diantaranya tidak boleh melakukan mutasi 6 bulan sebelum penetapan paslon. Kemarin ada yang melakukan sehingga akhirnyadi diskualifikasi, yaitu Kabupaten Ogan Ilir. Ada dugaan demikian, sehingga temuan Bawaslu kemudian di follow up oleh KPU," tegas Tito.
Baca juga : Belajar dari Urbanisasi Jepang yang Tinggi, Mendagri Tito Tegaskan Perlunya Memperkuat Desa
Mantan Kapolri ini mengajak DKPP untuk memberikan pengawasan intensif terhadap penyelenggara di Pilkada serentak 2020. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran yang berujung pada tindak pidana.
"Saya kira di samping itu adalah komitmen dari rekan-rekan jajaran KPU dan Bawaslu serta pengawasan yang ketat dan saya juga sudah minta kepada DKPP untuk tegas bertindak kepada penyelenggara yang melakukan pelanggaran, apalagi yang berhubungan transaksional untuk kemenangan," tutupnya.*