Pilkada, Pilih Pemimpin yang Membumi dan Mampu Kelola Keragaman

Jakarta, INDONEWS.ID -- Deputi Bidang Hukum, Advolasi, dan Pengawasan Regulasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar semiar dengan tema "Pencegahan Politik Identitas dan Politik Uang Dalam Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Pemilu Yang Sesuai Dengan Demokrasi Pancasila" pada Selasa (27/10/2020).

Acara yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa, perwakilan dari Bawaslu, dan Perwakilan dari KPU Solo dihadiri oleh Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo sebagai narasumber.

Dalam kesempatan ini Benny menjelaskan bahwa ancaman dalam Pilkada adalah potensi adanya politik identitas dan permasalahan SARA dari berbagai informasi yang membanjari masyarakat.

"Masyarakat hanya menerima informasi tanpa adanya filtrasi, masyarakat digiring pada isu negatif, dan sentimen SARA yang merusak persatuan," tegas Benny.

Padahal seharusnya Benny menekankan Kepala daerah yang harus dicari adalah yang mampu menjadi milik universal bukan hanya satu golongan yang mampu mengelola keragaman.

"Pemimpin itu merangkul semuanya jangan membedakan apapun karena Indonesia beragam," ujar Benny.

Terkait hubungan Pilkada dan Pancasila, Benny menegaskan bahwa Pilkada dan Pancasila itu tentang pengetahuan taat dan takut kepada Tuhan.

"Kalau pemimpin percaya pada Tuhan yang maha esa maka dirinya akan mengamalkan sila lainnya dia tidak akan berbohong. Semoga dalam Pilkada ini nilai-nilai Pancasila  ini bisa diaplikasikan dalam menyelesaikan permasalahan penting di Indonesia," tegas Benny.

Turut Hadir Anggota Komisi Pemilihan Umum Solo, Verian. Dia menjelaskan bahwa politik identitas ini adalah menyalahgunakan politik berbasis kelompok seperti suku, agama, ras antar kelompok untuk mengambil keuntungan, sedangkan politik uang memberikan uang atau sejenisnya untuk mendapatkan suara.

Verian menjelaskan bahwa politik indentitas ini banyak terjadi seiring kemajuan teknologi.

"Politik identitas digunakan secara mudah memantik emosional pemilih secara efektif dan murah. Politik identitas ini semakin marak terjadi seiring dengan mudahnya orang-orang secara online atau dalam jaringan," jelas Verian.

Terkait Pilkada pada saat pendemi Covid-19, katanya, nanti sudah akan diterapkan protokol kesehatan ketat.

"Pilkada saat ini akan menerapakan protokol kesehatan secara ketat seperti jumlah pemilih, KPPS sehat dari Covid 19; suhu tubuh aman, pengturan kedatangan, areal TPS bebas Covod 19, sterilisasi paku, wajib masker, sarung tangan, dan tinta ditetes," jelasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kordiv Penanganan Pelanggaran, Sri Wahyu Annaningsih menjelaskan bawah sudah dilakukan beberapa cara untuk mengatasi permasalahan politik identitas.

"Strategi Bawaslu dalam pencegahan politik identitas dengan cara pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa, membangun komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder di masing-masing wilayah. Mengoptimalkan sosialisasi penyediaan informasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat," jelas Sri.

Terkait penganan politik uang Sri menambahkan bahwa perlu dilakukan pengawasan langsung, mengembangkan  pengawasan partisipatif, hingga jalin kerjasama dengan stakeholder dan adanya sosialisasi pendidikan politik. (Very)