Bisnis

Anggaran Infrastruktur Masih Jadi Prioritas APBN 2021, Rizal Ramli: Karena Sogokannya Sampai 20 Persen

Oleh : very - Selasa, 05/01/2021 11:01 WIB

Rizal Ramli, ekonom senior. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Kementerian Keuangan telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) tahun 2021. Dalam susunan APBN tersebut sejumlah tokoh menyoroti kenaikan anggaran belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur dan pertahanan serta keamanan negara.

Salah satunya adalah begawan ekonomi Indonesia, Rizal Ramli. Mantan Menko Perekonomian itu menyoroti keputusan pemerintah yang masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan penanganan pandemi Covid-19.

Dalam Twitternya @RamliRizal, mantan Menko Kemaritiman ini menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil karena para pejabat dan birkorat kita menggebu-gebu untuk membangun proyek infrastruktur. Pasalnya, kickback atau sogok dari proyek infrasruktur tersebut cukup besar yaitu antara 2-20 persen.

Kenapa pejabat & birokrat terus menggebu2 utk bangun infrastruktur, walaupun masih pandemi covid dan belum prioritas? Karena kickback (sogokannya) mulai dari 2% sampai 20%!” cuit Rizal Ramli dalam akun Twitternya, pada Senin (4/1).

Karena itu, bang RR – sapaan Rizal Ramli – meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) agar segera memeriksa proyek infrastruktur tahun 2019-2020.

Kami minta @bpkri segera audit semua proyek infrastruktur 2019-2020,” ujarnya.

Di akhir cuitannya Rizal Ramli menyindir pihak-pihak yang masih suka mencari keuntungan di tengah kesusahan rakyat.

Rakyat susah, kok masih tega nyolong?” sindirnya.

Sebelumnya, politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik juga sempat berkomentar terkait tingginya anggaran di bidang Infrastruktur serta Keamanan dan Pertahanan. Dia mengatakan bahwa anggaran tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Anggaran infrastruktur naik 98% dari anggaran tahun 2020. Anggaran untuk TNI naik 16% dan polisi 21%. Kesehatan naik juga, tapi cuma 7%,” cuitnya melalui Twitter pribadinya.

Melihat besaran anggaran untuk infrastruktur dan keamanan tersebut, Rachland pun menanyakan terkait anggaran untuk penanganan kasus Covid-19.

Memangnya angka terinfeksi dalam wabah penyakit ini sudah melandai?” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan total APBN 2021 mencapai Rp2.750 triliun. Anggaran itu untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pasca pandemi.

Menkeu mengatakan pemerintah tetap melanjutkan beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta pemerintah daerah agar pulih dari Covid-19.

Menurutnya, APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara. Menkeu menyebut hal itu sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

"Tahun depan kita akan membelanjakan Rp2.750 triliun, terutama untuk belanja program penanganan Covid-19, khususnya vaksinasi," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021 secara virtual, Selasa (01/12/2020).

Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp1.032 triliun dari APBN 2021 untuk belanja kementerian dan lembaga.

Seperti dikutip dari akun Twitter Ditjen Anggaran Kementerian @DitjenAnggaran, berikut 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) mendapatkan alokasi terbesar dengan total anggaran Rp 149,8 triliun.
  2. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan pagu anggaran terbesar kedua dengan alokasi Rp137,3 triliun
  3. Polri mendapat Rp112,1 triliun
  4. Kementerian Sosial (Kemensos) Rp92,8 triliun.
  5. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp84,3 triliun.
  6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp81,5 triliun.
  7. Kementerian Agama (Kemenag) mendapatkan pagu sebesar Rp67 triliun.
  8. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan Rp45,7 triliun.
  9. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp43,3 triliun.
  10. Kementerian Pertanian (Kemenhan) mendapatkan Rp21,8 triliun. (Very)
Loading...

Artikel Terkait