Bisnis

Pemerintah Bakal Ngutang Rp 1.600 Triliun Lagi, Rizal Ramli: Nambah Utang untuk Bayar Utang

Oleh : very - Minggu, 17/01/2021 21:20 WIB

Rizal Ramli, ekonom senior. (Foto: ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Hingga akhir Desember 2020 utang pemerintah mencapai Rp 6.000 triliun. Namun, pemerintah masih akan berutang Rp 1.654,92 triliun lagi pada 2021.

Seperti dikutip dari kompas.id, pemerintah membutuhkan utang sebesar itu untuk menutup defisit anggaran dan membayar utang jatuh tempo.

Perlu diketahui, defisit APBN sampai akhir Desember 2020 mencapai Rp 956,30 triliun.

Sebelumnya, sepanjang 2020 pemerintah telah menambah utang hingga Rp 1.295,28 triliun. Utang pemerintah saat itu bertambah hingga 27,1 persen menjadi Rp 6074,56 triliun.

Mengutip laporan APBN KiTa, rasio utang pemerintah setara 36,68 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

"Komposisi utang pemerinta tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%," tulis laporan APBN KiTa Januari 2021.

Kementerian Keuangan menyebut, tambahan utang signifikan tahun lalu disebabkan resesi ekonomi karena Covid-19. Pemerintah juga mengklaim, anggaran tahun lalu mendapat tambahan beban pembiayaan untuk pemulihan ekonomi nasional dan penanganan masalah kesehatan.

Menanggapi rencana pemerintah untuk kembali berutang tersebut, ekonom senior Rizal Ramli mengatakan, kondisi utang pemerintah sudah berada di lampu merah. Pembengkakan utang di tengah rendahnya kinerja pemungutan pajak tersebut juga berpotensi menganggu kredibilitas anggaran.

“Benar yang dikatakan Rizal Ramli, nambah utang untuk bayar utang,” ujarnya di Jakarta, Minggu (17/1).

Sebelumnya, mantan Menko Perekonomian itu mengatakan bawah sejumlah indikator ekonomi saat ini telah merosot.

“Dalam tahun keenam ini, bahkan sudah sebelum Covid-19 sebetulnya sudah ada indikator ekonomi RI merosot, atau sejak satu setengah tahun yang lalu. Kami berkali-kali katakan awas, lampu kuning atau lampu merah, karena buat bayar bunga utang aja pakai utang,” ujar mantan Kepala Bulog itu.

Rizal menyindir soal utang pemerintah yang semakin hari semakin membengkak. “Kalau soal utang, gak ada Covid, utang kita juga sudah besar kok. Dan hari ini, utang pemerintah yang besar termasuk BUMN utang swastanya lebih kecil, meski memang, saya gak bisa salahkan Pak Jokowi juga,” kata Rizal.

Mantan anggota tim panel penasihat ekonomi PBB ini mengatakan kondisi ekonomi kita saat ini mirip seperti petinju yang sudah kena jab lawan.

“Nah orang kalau utangnya banyak mirip seperti petinju, kena jap. Misalnya saja Sinar Mas gak bisa bayar 13 miliar dolar, akhirnya krisis, hari ini udah ada jap-nya yaitu 44 perusahaan keuangan non bank, asuransi gagal bayar 500 triliun inilah japnya,” jelasnya.

Menurutnya, tak banyak yang bisa dilakukan oleh tim ekonomi saat ini. Hal inilah juga yang menyebabkan kondisi ekonomi RI semakin terpuruk.

“Banyak yang gak paham kalau utang sudah terlalu banyak, maka untuk membayar bunganya harus minjam. Yang kedua setiap kali pemerintah menerbitkan SUN, dana publik likuiditas publik kesedot, karena bunga SUN lebih mahal dari deposito, dan kemudian dijamin 100 % padahal kalau ditaro dibank yang dijamin hanya 2 miliar per nasabah, per bank, tapi beli SUN 1 triliun dijamim. Apa yang terjadi, setiap kali pemerintah menerbitkan SUN, sepertiga dari likiuditas kesedot untuk beli SUN,” ujarnya.

Mantan Menko Kemaritiman ini menyebutkan bahwa wajar saja dengan skema tersebut maka ekonomi Indonesia pasti tersendat. “Apa dampaknya, pertumbuhan kredit tahun lalu hanya 6%, kalau ekonomi kita hanya 15,8 %, hari ini sampai Oktober hanya 3% itulah yang memukul daya beli, bukan hanya regulasi, bagaimana mau hidup kalau uang yang beredar pertambahan kreditnya hanya 3% belum lagi alokasi untuk usaha kecil hanya 17 % dari 3 % itu. Dibawah gak ada likuiditas inilah yang memukul mengapa ekonomi RI merosot, regulasi penting, birokrat kita brengsek, kerja memeras pengusaha, tapi itu nanti kita benahin,” ujarnya.

 

Bisa Dihukum

Pada kesempatan itu, Rizal juga menganalogikan skema peminjaman utang yang kerap dilakukan oleh tim ekonomi pemerintah. “Banyak yang gak ngerti, mengapa Menteri Keuangan ‘terbalik’ mendapat hadiah. Simpel kok, misalnya bung Johhny Plate pasang plang, kasih pinjaman uang dengan bunga 15%, trus saya datang Pak Johnny saya mau pinjam uang dengan bunga 17% selama 10 tahun. Pak Johnny pastih kasih saya hadiah, ajak main golf dan lain-lain. Saya gak habis pikir, ini sangat simpel sekali. Tidak ada Menteri Keuangan lain yang dapat hadiah, karena mereka pelit-pelit, mereka datang ke bank dan kasih bunga lebih kecil, itu yang dilakukan menteri keuangan Singapura, Jepang dan China,” ujarnya.

Menurut Rizal Ramli, dengan pinjaman berbunga besar akan berdampak besar terhadap kondisi ekonomi RI. “Dampaknya besar, kalau selisih bunga 2% minjam 10 miliar dolar, tambahan bunganya tambah sepertiganya, yang bayar akhirnya rakyat kita. Ini tindakan kriminal, dan ini kalau di negara lain ini bisa dihukum,” ujarnya. (Very)

Loading...

Artikel Terkait