Nasional

Pakar Sebut PT 20 Persen Tak Diatur Konstitusi, Rizal Ramli: Putusan MK Itu Ngawur

Oleh : very - Kamis, 21/01/2021 13:30 WIB

Tokoh Nasional Dr. Rizal Ramli. (Foto: Ist)

Jakarta, INDONEWS.ID -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Feri Amsari mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen harus dihapus. Pasalnya, Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur hal tersebut.

Feri mengatakan itu untuk mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ekonom senior Rizal Ramli atas aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Ambang batas pencalonan presiden atau presidential candidacy threshold tidak diatur dalam UUD 1945," kata Feri seperti dikutip JPNN.com, Rabu (20/1).

Dia mengatakan, Pasal 6A ayat 2 UUD 1945 tidak menyebut pembatasan dalam pencalonan presiden. Dari situ, setiap partai politik dapat mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Jadi secara konstitusional keberadaan ambang batas pencalonan presiden 20 persen itu tidak dibenarkan keberadaannya," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Fery Amsari tersebut, tokoh nasional Rizal Ramli mengatakan bahwa sikap MK yang menolak gugatannya sebagai sikap yang ngawur dan bertentangan dengan demokrasi.

“Nah ketahuan kan MK tidak pertahankan konstitusi 😄 Tolak Gugatan RR, MK ngawur 😄,” ujar ekonom senior ini dalam akun Twitternya, @RamliRizal.

Rizal Ramli juga membagikan pernyataannya tersebut ke @officialMKRI yang menyatakan “Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen memang perlu dihapuskan. Pasalnya, Undang-undang Dasar 1945 tidak mengatur hal tersebut,” cuitnya.

Sebelumnya, Feri juga mengatakan bahwa Undang-undang Pemilu yang mengatur tentang presidential threshold, juga bertentangan dengan UUD 1945.

MK sebagai lembaga yang berwenang menghapus sebuah undang-undang bisa menghapus ketentuan Presidential Threshold 20 persen.

"Jika demikian, MK tentu saja sangat berwenang menghapuskannya sebagai satu-satunya lembaga yang ditugaskan untuk mengawal UUD 1945, agar betul-betul diterapkan dalam pembentukan UU," kata dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan judicial review yang diajukan Rizal Ramli yang meminta aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dihapus. 

Dalam gugatannya, Rizal mendalilkan bahwa ketentuan presidential threshold menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon presiden.

Namun, MK merasa Rizal tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing ketika menggugat aturan itu. MK pun menolak gugatan yang diajukan Rizal Ramli. Sebab, penggugat  tidak dapat menunjukkan bukti pernah diusung oleh partai atau gabungan partai, seperti yang didalilkannya dalam persidangan. (Very)

Loading...

Artikel Terkait